Tuesday, July 20, 2010

Analisis Sektor Kehutanan Sebagai Aset Berharga Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang Berkelanjutan


Hutan merupakan salah satu elemen ekosistem dunia dan aset bumi yang sangat berharga. Ketika hutan mulai ”hilang”, semua mata rantai ekosistem alam menjadi terganggu. Telah dibuktikan secara faktual dan empiris bahwa kerusakan hutan menyebabkan penurunan kesejahteraan bersama terutama dalam hal ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu kelestarian hutan menjadi persoalan ekstensial bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kerusakan hutan ini dirasakan berdampak signifikan ketika melihat fakta berupa lahan kritis di dalam areal hutan lebih banyak terjadi di Kalimantan seluas 2,61 juta hektar dan di Sumatera seluas 1,99 juta hektar di antara pulau lainnya di Indonesia. Kalimantan dan Sumatera diperkirakan atau telah terjadi pengrusakan pada tahun 2002 sekitar 7% dan 9% dari luas kawasan hutan masing-masing wilayah (sumber: BPS dan Departemen Kehutanan tahun 2002). Jika berpatokan pada (Wardojo, 2002; Yasman dan Natadiwirya, 2002) dengan asumsi kerusakan hutan dihitung berdasarkan penjumlahan lahan kritis di dalam areal dan diluar kawasan hutan, maka proporsi perusakan hutan yang terjadi sebesar 16,7 % di Kalimantan dan 14,7 % di Sumatera dari keseluruhan total hutan yang rusak (43 juta hektar) atau lebih dari 33 % luas hutan Indonesia yang rusak dengan laju kerusakan hutan atau deforestasi sekitar 1,6 juta hektar per tahun.

Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, angka kehancuran Indonesia merupakan angka tertinggi dari 43 negara lainnya (SKEPHI, 2007). Indonesia hanya menyisakan 28 persen hutan primernya. Berdasarkan data kerusakan hutan pada tingkat 1,8 – 2,8 juta hektar per tahun tersebut, maka dalam waktu 15 – 22 tahun hutan alam Indonesia akan habis. Untuk kasus pulau Sumatera diperkirakan dalam 5 tahun mendatang hutan alamnya akan musnah sedangkan kemusnahan hutan untuk pulau Kalimantan akan terjadi dalam 10 tahun mendatang.

Salah satu penyebab dari kerusakan hutan tersebut adalah aktivitas illegal logging, hal ini sedikitnya disebabkan oleh dua hal yaitu, pertama adanya penyimpangan HPH berupa diabaikannya tebang pilih yang sudah ditetapkan. Kedua, era reformasi dan otonomi daerah menghembuskan pada kebijakan desentralisasi daerah yang seringkali terjadi ketidaksinergisan antara keputusan atau izin permerintah pusat dan daerah, misalnya pemerintah pusat melarang untuk menebang hutan tersebut namun bupati setempat mengizinkan aktivitas penebangan maka atas izin pemerintah setempat hutan akan ditebang. Berdasarkan (Recapitulation of Recorded Forest Loss and Damage in 2006, from Directorate General of Forest Protection and Nature Consrvation) di Indonesia pada tahun 2006 terjadi illegal loging berupa 203 pohon, 14.787 batang, 111 potong, dan 55 tunggak dengan wilayah tertinggi di Papua berupa 3.509 batang. Selain itu illegal loging berupa kayu bulat atau olahan sebesar 7.420,64 m3 dengan wilayah tertinggi Kalimantan Barat sebanyak 3.112,91 m3.

Hutan menjadi rusak jika terlampau di eksploitasi, namun bukan berarti kita tidak boleh optimal menggunakan hutan karena pemanfaatan hutan secara sederhana sehingga hutan tidak menjadi rusak hanya ada pada hutan subsisten yang kini sudah sangat jarang keberadaannya. Walaupun begitu bukan berarti kita diperbolehkan merusak hutan, pengrusakan hutan biasa terjadi pada tiga jenis hutan yaitu pertama ketika terjadi pembukaan lahan hutan untuk wilayah transmigrasi (adanya tekanan penduduk), kedua pada hutan ekstraktif dengan tujuan komersil termasuk illegal logging dan tidak terkait dengan tekanan penduduk. Jenis hutan terakhir yaitu hutan industri dengan penyalahgunaan HPH dan penyimpangan wewenang lainnya.

Dewasa ini penebangan hutan selain menjadi isu lingkungan ekonomi mikro mulai merambah ke isu lingkungan meso bahkan menuju tingkatan makro. Pengrusakan hutan ibarat ghost town yang menjadi musuh terbesar lingkungan karena membuat siapapun pelakunya menjadi kaya secara instan namun akan cepat pula membuat banyak pihak termasuk pelaku pengrusakan itu sendiri menjadi miskin. Kehilangan hutan implikasi dan pengaruhnya bagi lingkungan antara lain mata pencaharian penduduk setempat berkurang dan kemiskinan di desa sehingga konflik bisa meningkat, fungsi hutan sebagai resapan air berkurang sehingga terjadi kerusakan DAS yang membuat jumlah dan kualitas air terganggu. Kejadian yang muncul setelah itu berupa kekeringan lahan hutan dan kebakaran hutan yang bisa berdampak terhadap kesehatan, bahaya laten dari kebakaran hutan bagaikan kehilangan tambang emas yang menyebabkan kelangkaan sumber daya, termasuk flora dan fauna di dalamnya.

Penulis tertarik dengan artikel Irpan Ridpandi, Kita dan Kertas (Opini), jika kita kaitkan dengan konteks berpikir positif maka yang menjadi biang keladi dari segala permasalahan bukan ada pada produsen melainkan ada pada konsumen (asumsi sebagian besar dari kita yang membicarakan kelestarian hutan adalah konsumen dan bukannya produsen yang hanya memenuhi permintaan konsumen). Oleh karena itu sebelum melakukan upaya-upaya menjaga kelestarian hutan skala besar, upaya dari hal kecil berupa penghematan barang konsumsi yang berasal dari hutan dan segala produk turunannya seefisien mungkin hendaknya dilakukan dari lingkup individu atau keluarga.

Bagaimana menjaga kelestarian hutan dengan efisien secara biologi tanpa mengurangi kemampuan dari pemanfaatan hutan yang optimal secara ekonomi? Pengambilan hasil hutan agar efisien dan sustainable adalah dengan cara biological efficiency (dari sisi fisik) yaitu berupa pemanfaatan hutan yang tetap sustainable dengan mengambil hasil hutan saat Mean Annual Incramental(MAI) paling tinggi yang dihitung dengan cara volume(cubic feet) / Age(tahun) dan Annual Incramental Growth(AIG) = volume(cubic feet)t – volumet-1 / aget – aget-1. Berikutnya ditinjau secara economical efficiency (secara ekonomi) yaitu dengan memaksimlkan net benefit yang dihitung dengan cara value of timber – cost, sedangkan menghitung value of timber adalah price x volume / (1+r)t , secara umum efisiensi ekonomi dalam pemanfaatan hutan yang lesatari kita bisa melihat dari variabel price, cost, dan interest rate.

Selain itu program rehabilitasi hutan juga menjadi bukti nyata reaksioner pemerintah dalam mentindaklanjuti permasalahan kerusakan hutan. Berdasarkan data Departemen Kehutanan, 2003 yang dikutip dari NRM/USAID 2004 untuk wilayah Kalimantan rehab lahan kritis sebesar 8 % dan total luas program rehab 19% dari total luas program rehab Indonesia (rehab di kawasan hutan negara, diluar kawasan hutan negara, dan lahan kritis). Sedangkan Sumatera mendapat perhatian lebih serius dengan rehab lahan kritis 29 % dan total luas program rehab 59 % dari total luas program rehab Indonesia. Peningkatan intensif kehutanan Sumatera mungkin tapat jika kita kaitkan dengan penelitian (N. Haidy A. Pasay dan Suahasil Nazara) dalam Efisiensi, Produktivitas Pekerja, Dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa pulau Sumatera merupakan satu-satunya perekonomian kepulauan yang akan mengalami divergensi dalam efisiensi (tingkat awal -4,2498 (0,000) dan laju perkembangan -0,0327 (0,125)), kecuali apabila berbagai kebijakan dan program dengan aktif diarahkan untuk memperbaikinya. Solusi untuk Sumatera dalam penelitian tersebut adalah dengan investasi bruto diarahkan lebih banyak ke investasi yang padat akan SDM agar terjadi laju pertumbuhan perekonomian dan perbaikan produktivitas pekerja.

Dari pemaparan diatas permasalahan sektor kehutanan kian hangat dibicarakan. Mulai dari penyalahgunaan HPH yang dilakukan secara sadar sampai dengan tanpa kita sadari telah banyak kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas eksploitasi berlebihan di bumi yang kita cintai ini. Banyak penyebab signifikan yang menyebabkan kerusakan hutan, diantaranya dilihat berdasarkan alam (kering, kebakaran alamiah, dll), ekonomi (illegal logging), dan faktor sosial (deforestasi hutan karena tekanan penduduk).

Selain efisiensi ekonomi dan biologi, pemanfaatan hutan bisa dianalisis melalui teori Marginal Productivity tentang pentingnya sektor kehutanan dan bagaimana memanfaatkan hutan agar dapat awet. Hal ini dapat diaplikasikan dengan baik agar meminimalisir dan mencegah dampak kerusakan hutan yang akan berpengaruh pada stabilitas makro ekonomi (terutama inflasi), pengangguran, dan kemiskinan. Pada dasarnya, kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor kehutanan pada tulisan ini menjadi poin penting terciptanya produktifitas kehutanan yang berkelanjutan dan meminimalisir cost yang terjadi akibat rusaknya areal hutan.

Kerusakan dan kehilangan hutan merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, hal ini haruslah dicegah dari sisi eksternal maupun internal. Dari segi internalnya adalah menerapkan kebiasaan pola hidup hemat terhadap produk hasil hutan dan segala turunannya dan berperan serta dalam program penanaman sejuta pohon dimanapun berada. Pemerintah juga dapat berkontribusi dengan menerapkan pelatihan dan penyuluhan kehutanan atau melakukan investasi pada perbaikan kualitas SDM. Penduduk miskin di sekitar hutan yang masih di undervaluekan harus lebih diberdayakan terutama dengan menggalakkan sistem tanam, tebang pilih yang tetap peduli terhadap lingkungan hidup dan membuka lapangan pekerjaan diluar sektor kehutanan sehingga mereka merasa diperhatikan, kesejahteraan meningkat dan memberikan value added bagi perekonomian. Pemerintah baik pusat maupun daerah dan institusi hutan domestik yang terkait beserta seluruh lembaga yang peduli hutan dari luar negeri tetap bekerja sama untuk bisa mencapai target hutan yang bisa memberikan manfaat untuk masa kini tanpa mengabaikan pemanfaatan hutan pada generasi mendatang. Pada akhirnya, ”Suatu perbaikan tingkat hidup yang cukup terasa dapat menebalkan rasa percaya akan hari depan dan dapat pula menumbuhkan kerelaan untuk memberikan pengorbanan yang cukup besar pada waktu sekarang untuk kepentingan hari kemudian” (Nitisastro 1963).


REFERENSI

Hartwick, John dan Nancy Olewiller. 1998. The Economics of Natural Resource Use, edisi kedua. Reading,, Mass.: Addison-Wesley.

M. Djuhari Wirakartakusumah dan Akhmad Yani. Aspek Penduduk dan Lingkungan Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Nitisastro, Widjojo. 1963. ”Analisa Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan.” Pidato pengukuhan sebagai guru besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 10 Agustus.
Pasay, N. Haidy A. dan Nazara, Suahasil. Efisiensi, Produktivitas Pekerja, Dan Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan. Dalam buku Widjojo Nitisastro 70 Tahun, Pembangunan Nasional : Teori, Kebijakan, Dan Pelaksanaan. 1997. Fakultas Ekonomi Universitas Indoneisa. Jakarta.
Tjahyono, S.Indro. 28 Desember 2007. Refleksi Akhir Tahun 2007 : Perusakan Hutan Gagal Dicegah Dan Dikurangi. Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia.


Wardojo. 2002. Peran Rimbawan Indonesia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan. Kuda dan Kusir. Penerbit Kreasi Wacana. Yogyakarta


Yasman, I. Dan Muhandis Natadiwirya. 2002. Pengalaman Melaksanakan Pembangunan Hutan Alam Sekunder Pasca Penerbangan. Kuda dan Kusir. Penerbit Kreasi Wacana. Yogyakarta.

1 comment:

  1. Dear Dedy,
    Well done Dedy... saya melihat tulisan kamu ini mengupas tentang fungsi hutan yg merupakan dampak dari pemenuhan ekonomi negara.
    Dari yng kamu tulis perlu analisa dari segi hukum juga, karna ada aspek hukum formal yang sangat sekali bertalian erat disana.
    Contoh : terjadinya Land clearing untuk usaha pertambangan (dlm law in book telah ada ketentuan ketentuan setelah diadakan penambangan wajib adanya penanam kembali, dan saat penambangan ada aspek ekosystem yg tidak boleh dihancurkan) pertanyaannya adalah sudahkan Local Government aware terhadap hal hal yg krusial (sepele tetapi berdampak kehancuran ekosystem) kebanyakan mereka hanya menimba uang dari pengusaha pertambangan dan memberkaya diri sendiri tanpa melihat efek ke depan.. contoh yang paling nampak adalah daerah Kalimantan Timur, Berau - KALTIM dan berikutnya KALSEL banyak sekali Environmentdijadikan alat perdagangan bagi Dinas Pertambangan daerah / pusat.
    Jadi adabaiknya Dedy juga melihat dari segi hukum yang sebenarnya mereka sudah tahu tetapi tidak adanya kepedulian dan juga telah kalahnya ketentuan dengan pundi pundi harta karun yang membuat lemahnya urat malu PEMKOT setempat.
    Karna kalau kita benar melihat kedalam bahwa cost utk mengembalikan environment kekondisi siap tanam kalau tidak salah memerlukan 20% dari keuntungan utk program environment tsb.
    Sebenarnya bukan Community Development utk awareness terhadap hal itu tetapi Pencucian otak terhadap PEMKOT sendiri yang hrus bisa menjalankannya...
    Sebenarnya negosiasi antara Pengusaha dengan PEMKOT itu sederhana, yaitu karna terbiasa dengan negosiasi atas sanksi/peraturan maka berlanjut pada Pengusaha mengancam PEMKOT ( yaitu : berkurangnya pundi pundi uang dan juga melonjaknya pengangguran).
    Kalau Perkebunan sebenarnya tidak ada aspek pada kehancuran ekosystem dan dampak pengikisan/longsor dan bencana alam lainnya, tetapi yang harus di galakkan adalah mengatasi penceamran atas pengolahan pabriknya yang mereka harus melihat aspek Environment Management System.
    Untuk itu apabila bisa Dedy bisa utk dimasukkan dari segi legalitasnya... disana akan lbih jelas dengan ditambah survey baik itu conference call atau kasus kasus yang ada di Dept.Naker bagian K3
    Smoga apa yagn saya sampaikan dpt menjadi wacana dlm menyeelsaikan tulisan ini.
    Do not hesitate to contact me at 085828165959 / amakarim2004@yahoo.com

    ReplyDelete

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2018, July)
Celine Dion - I'm Alive