Thursday, July 22, 2010

Peran Ekonomi Kelembagaan : Studi Kasus Pajak Progresif dan PPn BM Pada Industri Otomotif di Indonesia

David Ricardo pernah mengatakan bahwa “Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output (GNP). Dengan asumsi bahwa faktor alam tetap sedangkan penduduk bertambah pesat maka suatu saat tingkat perkembangan ekonomi akan sangat rendah dan mengalami stationary state (tidak berkembang)”.


Argumen tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang sedang mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara alamiah penduduk terus bertambah 0,47% pada tahun 2010-2015(1), sedangkan pertumbuhan ekonomi banyak disumbang dari sektor industri tidak terkecuali industri otomotif. Volume penjualan otomotif roda empat atau lebih meningkat 10 kali lipat dari tahun 1998 hingga tahun 2008, pada tahun 2008 penjualan otomotif mencapai 607.805 unit. Selain itu pertumbuhan penjualan otomotif melebihi pertumbuhan total industri manufaktur sebesar 4,7 persen(2).

Perkembangan industri otomotif atau dunia transportasi Indonesia terutama di kota-kota besar seperti Jakarta ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang pertumbuhan pertahun secara rata-rata sebesar 11%, sementara itu disisi lain luas jalan relatif tetap (pertumbuhan panjang jalan tiap tahunnya tak mencapai 1%)(3). Bahkan faktor jalan yang rusak memperparah timbulnya kemacetan. Permasalahan transportasi di Indonesia kian kompleks karena jumlah kepemilikan kendaraan pribadi lebih banyak jika dibandingkan dengan kendaraan umum (98% : 2%)(4). Hal ini tentu akan menimbulkan konflik karena dalam upaya mengatasi pengalihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum akan sulit sekali. Biaya transaksi akan menjadi mahal, selain itu penyediaan sarana publik sering menjadi terhambat oleh konflik kepentingan tersebut.

Lebih dari 3 dasawarsa pembangunan ekonomi di Indonesia di-push melalui industri otomotif (dalam hal ini kendaraan bermotor) yang memperlancar aktivitas ekonomi. Tetapi selain itu kendaraan bermotor merupakan salah satu konsumen BBM terbesar di Indonesia (47% dari total konumsi BBM) sehingga dampak tingkat pencemaran udara juga naik.

Masalah transportasi di Indonesia tidak hanya mencakup masalah supply dan demand semata. Bagi Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dan berfungsi sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia, isu pemanasan global akibat pencemaran udara menjadi penting dan akan berbenturan dengan pertumbuhan output (kendaraan bermotor). Dalam hal ini berarti asumsi David Ricardo bahwa faktor alam konstan menjadi kurang tepat karena dengan adanya jumlah penduduk yang bertambah maka kebutuhan akan kendaraan juga banyak (industri otomotif berkembang), akan tetapi fungsi alam menjadi berkurang akibat degradasi lingkungan berupa pencemaran udara.

Kompleksitas permasalahan transportasi belakangan ini membuat state dan market saling “tarik-menarik” dalam memandang industri otomotif. State memberlakukan pajak progresif dan PPN BM terhadap industri otomotif dengan tujuan penyebaran penjualan mobil ke sejumlah daerah akan lebih banyak dan pemilik kendaraan akan berpikir lebih matang jika ingin membeli dua mobil atau lebih. Kemudian hasil dari tax tersebut bukan dihitung sebagai penerimaan negara melainkan untuk pembangunan jalan. Hal ini kontradiktif dengan yang dinginkan market, Rahmat Gobel (tokoh yang mewakili market) menuding state tidak mampu menata kendaraan bermotor dan penanganan kemacetan di Jakarta lebih dengan pengurangan kendaraan dan bukannya perbaikan manajemen lalu lintas.

Kedua kebijakan di atas bagaikan dua sisi mata uang koin yang sangat bertolak belakang, hal ini dikarenakan jika pemerintah tidak memberlakukan pajak progresif dan PPN BM tentu industri otomotif akan lebih bergairah sehingga penjualan akan lebih banyak dan kondisi stationary state dapat dihindari. Apalagi industri otomotif tergolong barang elastis (luxurious) yang apabila kondisi perekonomian membaik maka yang akan menikmati pertumbuhan ekonomi adalah industri otomotif tersebut. Sebaliknya jika dikenakan pajak progresif dan PPn BM ternyata justru memberikan pukulan kepada industri otomotif sehingga industri ini mengalami kemunduran dan yang akan rugi adalah industri otomotif juga, sementara itu yang better off adalah produk-produk inelastis. Jadi ada baiknya pemerintah mengkaji ulang dampak pengenaan pajak progresif dan PPn BM pada tingkat daya saing perusahaan, selain itu pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan peraturan ini.

Berdasarkan kacamata market tentu regulasi pemerintah memberlakukan pajak progresif dan PPn BM terhadap industri otomotif merupakan regulasi yang bersifat kontra produktif karena dinilai akan memberikan disinsentif kepada industri ini. Tetapi market cenderung over look terhadap industri otomotif. Kendaraan bermotor hanya dilihat dari tingkat penjualan dan fungsi utama sebagai alat mobilitas sementara nilai eksternalitas negatif terhadap lingkungan cenderung diabaikan. Ketiadaan informasi atau ketidakmautahuan mengenai eksternalitas negatif ini menyebabkan sumbangan terhadap pemanasan global bertambah, dimana transportasi darat khususnya kendaraan bermotor menghasilkan 34 persen karbon monoksida (5).

Rasanya sangat sulit untuk menentukan mana yang lebih tepat antara kebijakan state atau market dalam kasus ini apalagi jika hanya memandang dari sudut pandang klasik dan neo klasik saja. Oleh karena itu mekanisme institusi sangat penting untuk dikemukakan. Disini saya akan membahas dua dari delapan karakteristik teori utama perusahaan dan lokasi industri (6) yaitu karakteristik tujuan dan hubungan ekonomi.
 
1.Tujuan
Secara institusional, Hayter memiliki tujuan pertumbuhan, keamanan dan keuntungan. Dengan tiga tujuan tersebut maka tidak ada lagi benturan dalam kasus pengenaan pajak progresif dan PPn BM terhadap industri otomotif karena semua kepentingan menjadi terakomodir. State tetap mendorong pertumbuhan dan pemerataan selain itu market juga akan tetap mendapat keuntungan. Selanjutnya keamanan pun tercipta dengan berkurangnya polusi udara jika market semakin sadar memproduksi kendaraan bermotor yang minim polusi (jenis hybrid) dan pemerintah mampu membuat peraturan yang tegas tentang hal ini.

2.Hubungan Ekonomi

State dan market harus saling mendukung, walaupun state memiliki kesan sebagai “aktor yang bersalah” namun kita tetap membutuhkan state sebagai regulator dan stabilator. Institutional menyarankan hubungan ekonomi yang bersifat negosiasi, kolusi dan persuasi. Kolusi antara state dan market dalam pajak progresif dan PPn BM terhadap industri otomotif harus diupayakan sehingga terdapat meeting point dalam proses negosiasi. Sikap persuasif diantara state dan market juga diperlukan, state harus tetap menjamin pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan mengajak market memproduksi kendaraan bermotor jenis hybrid (ramah lingkungan) dan terus meng-insentif agar terjadi pengembangan teknologi pembuatan kendaraan bermotor. Kemudian market harus bisa melobi pemerintah agar pajak progresif dan PPN BM yang diberlakukan benar-benar tepat sasaran dan pada waktu yang tepat.

Setelah menilik market dan state, kita akan menengok industri otomotif dari sudut pandang konsumen. Pendekatan institutional economics yang digunakan berdasarkan Thrsten Veblen (1857-1927), beliau berpendapat bahwa lembaga private property (hak milik pribadi) adalah motovasi utama orang bekerja keras dalam rangka mendapatkan harta atau kekayaan untuk dimiliki pribadinya.

Setiap orang berkeinginan untuk punya property, prestige and power dalam hidupnya, maka itu kecenderungan seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi sangat lumrah karena selain sebagai fungsi utamanya sebagai aat transportasi pribadi kendaraan bermotor bias menjadi ajang prestise untuk kaum pemilik modal karena bisa memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor. Selain itu alasan lain memiliki kendaraan pribadi adalah kecepatan dan kenyamanan mengingat transportasi publik yang belum tertata dengan baik.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka property right kendaraan bermotor akan tinggi dengan kata lain demand-nya akan meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan ini belum terlalu mengkhawatirkan karena menurut Kompas rata-rata penjualan mobil baru di Indonesia baru mencapai level 500.000 unit per tahun, berbeda dengan negara lainnya yang bisa kita lihat pada tabel di samping ini yang walaupun penjualan mobil per tahunnya tinggi tetapi arus kendaraan normal dan aktifitas ekonomi tidak terganggu. Dari negara-negara tersebut kita bisa mempelajari bagaimana kebijakan state dan market serta melihat kebijakan institusi yang ada pada negara tersebut dalam hal pajak progresif dan Ppn BM pada industri otomotifnya. 

Bagian lain yang juga penting dalam konteks ekonomi kelembagaan adalah menyangkut biaya transaksi. Biaya transaksi dibedakan menjadi 3 hal (7) yaitu biaya informasi, biaya kontrak, dan biaya pengawasan atau penegakan hukum. Jika state ingin tetap memberlakukan pajak progresif dan PPN BM berarti jumlah kendaraan bermotor lebih dibatasi, oleh karena itu state harus mengkompensasikan dari transportasi private menjadi public transportation yang mendukung dengan memperhitungkan ketiga biaya transportasi tersebut.

Oleh karena itu institutional economics menjadi perlu untuk melihat kontradiksi pengenaan pajak progresif dan PPn BM untuk solusi terbaik yang terjadi pada industri otomotif di Indonesia. State memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa fenomena kelembagaan bisa bekerja secara benar sehingga “pasar” industri otomotif akan menajadi industri yang efisien, memiliki aspek equity untuk tiap daerah dan tetap mematuhi secuirity tingakt pencemaran atau polusi udara yang ditetapkan. Demikian juga market dan “aktor lain” yang terlibat dalam industri otomotif harus memperhatikan aspek ekonomi kelembagaan sehingga interaksi yang kuat akan membawa benefit kepada semua pihak.

Footnote
(1) Proyeksi Iskandar Angka Pertumbuhan Penduduk (skenario 3 Proyeksi Lembaga Demografi). Sumber : Ananta dan Anwar (1995)
(2) Industri Otomotif Jangan Khawatir. Kompas, Senin 28 Septermber 2009
(3) Angka 11% dan 1% didapat dari hasil penelitian Japan International Corporation Agency (JICA) dan The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)
(4) Biaya Kemaceten Lalu Lintas. Teddy Lesmana.. Republika, 11 November 2007
(5) Pendapat Ir. ISkandar Abu Bakar, MSC. Direktur jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan RI dalam GATRA 28 November 2007
(6) Hayter (2000:80)
(7) Schmid (1987)

Bibliografi
Abdilla, Nur. Mengurangi Emisi Karbon Sektor Transportasi. GATRA, 28 November 2007

Lesmana, Teddy. Biaya Kemacetan Lalu Lintas. Republika, 19 November 2007. akses internet http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=314252&kat_id=16

OSA. Industri Otomotif Jangan Khawatir, Kaji Ulang Pajak Progresif dan PPnBM. Kompas 28 September 2009

Strange, Susan. States and Markets. Second edition. London and New York : Pinter Publisher, 1994

Wirakartakusumah, M. Djuhari dan Yani, Ahmad. Aspek Penduduk dan Lingkungan Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Widjojo NItisastro 70 Tahun. Pembangunan Nasional : teori, Kebijakan, dan Pelaksanaan.

0 Comment:

Post a Comment

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2018, October)
Britney Spears - I Wanna Go