Tuesday, July 20, 2010

Serikat Buruh Indonesia : Studi Kasus Privatisasi BUMN


Indonesia sebagai negara yang sedang mengarah kepada sektor industri dan jasa tentu memerlukan adjustment dalam proses transformasinya dari sektor primer, salah satu tujuan dari industrialisasi ini adalah mengatasi masalah penangguran dan menciptakan kesempatan kerja. Terkait dengan kesempatan kerja, peranan pekerja/buruh (termasuk kesejahteraannya) sangat krusial menjadi perhatian utama karena memang merekalah yang menjadi motor penggerak sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia yang terbesar ke 4 di dunia sampai dengan tahun 2030(1) dengan kualitas SDM yang masih tergolong rendah menjadikan background industri di Indonesia sebagai padat karya. Lantas apakah pekerja Indonesia memiliki Comparative advantage? Ada 6 syarat yang harus dipenuhi(2) yaitu tersedianya low fee cost, tersedianya low labor cost, iklim bisnis yang kondusif, economies of scale dalam proses produksi, adanya experience curve dan mempunyai akses ke teknologi informasi. Menurut hemat saya hingga saat ini belum semua syarat diatas dimiliki buruh dan business environment di Indonesia sehingga ada yang salah dari status comparative advantage buruh di Indonesia. Hal ini secara representatif dapat dilihat dari gejala deindustrialisasi, dimana peranan relatif industri kian menurun padahal belum mencapai industrializing yang maksimal yaitu 350 % dari gdp, namun data statistik saat ini hanya sekitar 26-27% dari total gdp Indonesia(3). Untuk mengatasi hal ini mau tidak mau jalan privatisasi lah yang di tempuh karena dinilai akan membawa perusahaan kepada level yang efisien.

Kondisi deindustrialisasi jika ditilik lebih dalam adalah karena tidak adanya competitiveness dari buruh itu sendiri. Sedangkan buruh tidak kompetitif karena walaupun sudah beberapa kali terjadi pergantian pemeritahan, namun kaum buruh di Indonesia sendiri saat ini semakin ”mengenaskan” ketika menghadapi neo-liberalisme dengan instrumen pasar bebas dan privatisasi ekonomi. Kaum buruh di Indonesia posisi ”politis” dan ”sosial”-nya akan semakin tergantung kepada nafsu kekuasaan negara atau modal.

Bagaimanakah yang seharusnya dilakukan serikat buruh dalam menghadapi privatisasi? Semua pertanyaan tersebut sangat dipengaruhi oleh teori kapitalisme dan neo-liberalisme, yang sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia membuktikan bahwa pemilik modal lah yang akan menjadi pemenang dan yang ”miskin” pasti akan kalah, salah satu bentuknya yaitu dengan diberikan bantuan terselubung yang didesain si pemilik modal untuk diberikan negara donor agar mau memenuhi keinginan mereka.

I. Serikat Buruh di Indonesia
Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh, dari, dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, milik negara pribadi atau pribadi, yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya(4). Serikat buruh menjadi benteng bagi kaum buruh untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka dalam pertempuran sehari-hari dengan kapital, selain itu serikat buruh dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Dengan kertidakberdayaan industri dalam negeri menghadapi liberalisasi ekonomi dunia (neo-liberalisme), yaitu struktur industri dalam negeri yang sangat bergantung pada asing, dampak-dampak liberalisasi ekonomi lebih banyak merugikan dan selalu menempatkan buruh pada posisi yang semakin rentan. Berdasarkan analisis Rekson Silaban, SE(5) masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran massal, rendahnya tingkat pendidikan buruh, minimnya perlindungan hukum, dan upah upah kurang layak. Analisis tahun 2003 tersebut masih terjadi hingga saat ini -- era reformasi, bahkan nasib buruh Indonesia semakin mengenaskan. Dalam reformasi setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni dari sisi politik dan hukum, reformasi seharusnya melahirkan sistem pelaksanaan demokrasi yang menjamin masyarakat bisa berpartisipasi dalam bidang politik serta otonomi daerah. Sementara dari sisi hukum, reformasi seharusnya membuat semua masyarakat memiliki kedudukan sama di mata hukum(6).

Nasib buruh memang tidak banyak berubah sejak reformasi, hingga kini bargaining kaum buruh pada perusahaan masih susah. Ini disebabkan adanya buruh kontrak, dimana mereka tidak memiliki jaminan kerja yang layak. Selain itu dengan hot issue aksi massa secara massif dengan durasi panjang dengan melakukan pemogokan berkutat seputar upah dituding sebagai pihak yang menyebabkan investor keluar dari Indonesia (relokasi ke negara lain). Sedangkan pendapat buruh itu sendiri secara umum membantah penyebab investor tidak berminat di Indonesia bukan karena upah mereka mahal, melainkan karena infrastruktur buruk, masalah birokrasi, sampai pungutan liar.

Permasalahan seputar buruh di Indonesia menjadi ”paket lengkap” dengan tidak adanya jaminan sosial buruh, walaupun undang-undang nya sudah ada namun belum diimplementasikan dengan arah yang jelas. Kondisi ini berbeda sekali dengan Cina, walupun buruh mereka murah tetapi jaminan sosial mereka 35% dari APBN Cina(7). Masalah terakhir yang paling mendasar justru datang dari internal serikat buruh itu sendiri, yaitu kepentingan sejumlah pimpinan serikat yang dekat pada kekuatan politik pro neo liberal misalnya beberapa pengurus konfederasi SPSI yang secara resmi tercatat sebagai pendukung partai Golkar, hal ini mengindikasikan praktek oportunisme pimpinan serikat yang memanfaatkan posisi strategisnya dalam hirarki struktur untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Oleh karena itu Pemerintah harus sudah sepatutnya memberikan perhatian extra terhadap nasib kaum buruh.

II. Privatisasi BUMN
BUMN yang tidak kompetitif di pasar, dimana tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen maka cash flow yang dimiliki dan laba yang dihasilkan akan sangat kecil, bahkan terkadang negatif. Di lain pihak, keterbatasan investasi mengakibatkan beban utang dan biaya modal semakin tinggi belum lagi diperparah dengan buruknya inefisiensi pengoperasian perangkat usaha yang ada. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMN semakin berat dengan adanya permasalahan eksternal termasuk risiko politik dan risiko yang tidak stabil, kesemuanya itu menjadikan permasalahan BUMN ibarat vicious funding cycle(8). Inilah sumber kesengsaraan bangsa ini, khususnya bagi kaum buruh yang telah disengsarakan melalui bahaya neo-liberalisme seperti sistem kerja kontrak, outsorcing, dan upah murah.

Privatisasi BUMN terbukti telah membuat ribuan buruh dan rakyat Indonesia tidak sejahtera. Bahkan setelah privatisasi dilakukan, sebagian buruh yang telah bekerja puluhan tahun banyak yang terkena PHK dan masyarakat kelas bawah tidak lagi menerima pelayanan publik dengan biaya yang murah. Merumahkan buruh yang telah bekerja di BUMN demi efisiensi dan efektifitas untuk mengejar laba sangat tidak manusiawi. Setelah privatisasi, pemilik baru biasanya tidak diwajibkan untuk menghormati kesepakatan serikat buruh dengan manajemen sebelumnya. Bahkan pemilik baru mungkin tidak mengakui serikat buruh yang ada, belum lagi in the long run harga produk yang diproduksi BUMN yang telah di privatisasi harganya akan naik dan tambah menyengsarakan buruh pada khususnya.

Kebijakan privatisasi sebagai pelepasan aset negara, sama artinya dengan asingisasi. BUMN jatuh ke tangan asing sebab merekalah yang memiliki dana besar untuk itu. Implikasinya pihak asinglah yang menguasai BUMN hasil privatisasi. Privatisasi yang sudah didesain sejak awal oleh IMF, syarat utamanya privatisasi BUMN, fakta ini setali tiga uang dengan neo-kolonialisme pihak asing terhadap NKRI, akhirnya buruh Indonesia menjadi inlander, terjajah di negerinya sendiri. Kolonialisme negara-negara kuat sudah bermetamorfosa menjadi neo-kolonialisme yang tidak kalah hegemonik dan ekspoitatifnya ketimbang kolonialisme klasik. Neo-kolonialisme ini memang tidak lagi dalam bentuk penjajahan fisik, melainkan telah berubah wajah menjadi ancaman dominasi ekonomi dari negara-negara maju.

Neo-liberalisme mengabaikan hak rakyat (termasuk buruh), justru buruh lah yang tidak mendapat perlindungan sosial dan jaminan hak dasar sebagai pemilik kedaulatan negara. Buruh sebenarnya menjadi asset kekuasaan dan ancaman bagi kekuasaan pemerintahan pada masa lalu dan mas kini (rezim Megawati, Gus Dur, SBY,dst). Apalagi masuknya paham neo-liberlisme dalam kebujakan ekonomi nasional, upaya kontrol terhadap partisipasi kritis buruh akan di perkuat walaupun tidak sekuat zaman orede baru dahulu.

Walaupun privatisasi BUMN akan membawa kepada level yang efisien, namun kebijakan ini tidak akan pernah mampu untuk dapat memuaskan semua kalangan. Oleh karena itu di perlukan desain policy strategy yang tepat dalam privatisasi BUMN. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar kebijakan ini dapat berhasil sehingga sejalan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan restrukturisasi BUMN secara keseluruhan.

III. Serikat Buruh di Indonesia Menjelang Pemilihan Umum 2009
Dalam pemilihan umum 2009 mendatang bukan partai pemilih rakyat karena dari partai politik yang ada adalah para pemilik modal (kaum borjuis), maka rakyat hanya dijadikan alat untuk mencapai kekusasaan oleh pemilik modal, tidak ada gerakan rakyat yang membangun front politik organisasi rakyat dalam mengusung calon independen yang lahir dari gerakan rakyat dan mendukung program anti-neoliberalisme.

Meskipun terjadi pergantian pemerintahan baik pusat maupun daerah dari partai politik yang berbeda tetapi watak partai politik elit ini sama saja, yaitu hanya menjadi antek kaum modal, dengan kebijakannya yang melindungi dan melayani kaum modal dan menghisap kaum buruh Indonesia. Melalui pengkhianatan kaum elit penguasa tersebutlah seluruh sistem penghisapan itu hadir dan bekerja di Indonesia. Golkar, sebagai partai politik yang masih mendominasi terancam perpecahan internal menjadi 3 kelompok besar(9), kelompok struktural (Akbar Tandjung), tradisional (kumpulan dari beberapa ormas partai yang menduung Wiranto), dan saudagar (dengan kekuatan finansial terbesar diwakili Surya Paloh dan memberikan dukungan pada Jussuf Kalla (p.302). Kemenangan jussuf Kalla, Surya Paloh, dan kekuatan saudagar seperti di kutip Akbar Tanjung dari pendapat Dirk Tomsa, ditakutkan akan ”menunjukkan partai Golkar masih dipenuhi orang-orang yang sangat berorientasi pada kekuasaan” (P.341). Berdasarkan ekspektasi masa depan jika dilihat dari siapa yang akan memimpin saja masih belum bisa menjanjikan perbaikan pada nasib buruh. Adalah bodoh dan naif mengharapkan sikap netral dari pengusaha dalam menentukan apakah upah buruh akan dinaikkan dengan mengurangi laba perusahaan(10).

Oleh karena itu diperlukan pengembangan kualitas dari buruh itu sendiri dan terus memperjuangkan aspirasinya walaupun sampai harus turun ke jalan, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, yang dapat kita lakukan saat ini adalah terus menjalankan sistem demokrasi ini, karena demokrasi adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh bangsa ini, negara kita tidak mungkin kembali pada sistem pemerintahan yang sentralistis yang otoriter(11).

IV. Kesimpulan dan Saran
Secara makroekonomi-politik, tenaga kerja Indonesia memiliki demand yang ”komunis” dan supply yang ”sangat liberal”. Ketidakmampuan serikat buruh dalam memeperjuangkan kepentingannya tidak lain adalah karena masih terkotak-kotaknya kekuatan buruh sehingga tidak ada wadah dari persatuan gerakan buruh secara nasional.
Privatisasi yang erat dengan neo-liberalisasi menjadikan kondisi buruh di Indonesia hanya sebagai "sapi perahan" oleh kekuasaan pemilik modal, sehingga untuk buruh yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah secara perlahan dipastikan akan kehilangan pekerjaan. Belum terlihatnya sinar harapan bagi buruh dapat kita lihat bersama dari ekspektasi pemilihan umum 2009 yang partai peserta pemilu nya akan masih dimenangkan oleh sebagian besar partai menjadi antek kaum modal.

Oleh Karena itu serikat buruh perlu memperjuangkan pembuatan konsep sistem jaminan sosial tenaga kerja, upah minimun yang layak, sistem pengawasan ketenagakerjaan, dan perlindungan atas pekerjaan yang layak untuk pria maupun wanita. Selain itu juga diperlukan adanya dialog sosial. Serikat buruh tidak boleh terjebak oleh politik kelas borjuis, yakni korporatisme. Namun yang lebih penting lagi adalah serikat buruh tidak pernah menyerah terhadap tekanan dan terus mengupayakan perspektif kesadaran kelas di dalam tubuhnya sendiri. Dengan demikkian strategi pembangunan organisasi selain berorientasi pada kekuatan massa (jumlah) juga mutlak pada kualitas massa buruh yang memiliki kelas dan sosialisme. Dari sisi pemerintah, sebaiknya memiliki rasa keberpihakan kepada buruh dengan tidak terlalu mengerem upah buruh dan tidak meng”overprotected”kan serikat buruh. Pembenahan terhadap infrastruktur dan sistem yang ada (termasuk birokrasi) akan menciptakan economic of scale. Dengan memiliki rasa keberpihakan kepada buruh maka comparative advantage dari tenaga kerja Indonesia akan tetap ada.


REFERENSI

- International Labor Organiazation (ILO) and International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) “Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)”
- Oktavianus, Dominggus. Indo Progress, Jurnal Progresif Indonesia. ”Serikat Buruh dan Gerakan Sosial Politik” (Juni 2006).
- User Guide Labor/Workers Union Act of Indonesia (Act no 21 of 2000), www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo
- Silaban, Rekson. “Masalah Aktual Ketenagakerjaan dan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Jakarta, 10 Juli 2003
- Tandjung, Akbar.The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi.2007. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama
- www.apindonesia.com. ”Privatisasi Perusahaan Membuat Buruh Indonesia Tidak Sejahtera”. Monday, 18 February 2008

Footnote:
(1) Parameter “Destiny” Suatu Bangsa-Negara, Prof.Dr.Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. 4 Feb 2008
(2) Sunarsip, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Disampaikan pada seminar dalam rangka pembukaan kuliah perdana Program Magister Manajemen Agribisnis Angkatan V UGM, 3 Nov 2001.
(3) Faisal Basri,SE.MA. Political Economy Lecturer
(4) User guide labor/workers union act of Indonesia (Act no.21 of 2000)
(5) Ketua Dewan Pengurus Pusat Konfederasi SBSI, Jakarta 10 Juli 2003
(6) Didik. J Rachbini. Ekonom dan anggota DPR. ”Reformasi Kerdil”. Economica Papers Edisi 35 Mei-Juni 2008
(7) Yanuar Rizky & Ahmad Munjin. “Harus Ada Keseimbangan”. http://www.inilah.com/berita.php?id=2588t
(8) Setyanto P.Santosa, Dosen Fakultas Ekonomi Inivesitas Padjajaran, mantan DIRUT PT. Telkom Tbk
(9) Akbar Tandjung. The Golkar Way : Survival partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi.
(10) Lenin (1913). Kontribusi Diana Aziza, Ketua divisi Hubungan Internasional Perhimpunan Rakyat Pekerja ”Gerakan Unionisme BARU TUC Inggris Bentuk Baru Koporatisme Serikat Buruh”
(11) Arbi Sanit, Pengamat Politik UI

0 Comment:

Post a Comment

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2019, January)
Christina Aguilera - Fighter