Wednesday, January 04, 2012

UN, Prasyarat Masuk PTN Yang Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, telah dinyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) pada tahun ini menjadi salah satu penentu untuk dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun hingga sekarang, pemerintah belum mengumumkan detail formulasi bobot nilai UN tersebut akan berkontribusi berapa persen terhadap skor total yang menentukan seseorang dapat diterima di sebuah PTN. Alasan penerapan kebijakan yang banyak menuai kontroversi tersebut adalah: (1) praktis; (2) ekonomis; dan (3) menghilangkan penyimpangan dalam seleksi masuk PTN, seperti yang telah dijelaskan oleh Teuku Ramli Zakaria dalam Kompas, Senin (2/1).

Ketiga alasan tersebut memang bisa dikatakan sebagai suatu upaya efisiensi dalam berbagai hal, namun implementasinya kita harus benar-benar melihat semua fakta yang terdapat di lapangan.


Pertama, praktis.
Sedikitnya terdapat dua hal yang ditekankan oleh Teuku Ramli Zakaria dalam menguraikan kepraktisan, yaitu UN sebagai salah satu penentu sekian persen dan test masuk PTN yang akan diujikan hanya TPA (tidak ada test mata pelajaran). Kendala yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

Jika persentase UN nilainya cukup signifikan dalam menentukan seleksi masuk PTN, maka kualitas input PTN akan dipertanyakan. Keterkaitannya terutama dalam pelaksanaan UN itu sendiri yang tidak kredibel, ingat beberapa hal di bawah ini:

(1). Ketersediaan fasilitas (sarana prasarana) dan kualitas tenaga pendidik tidak sama di setiap daerah, maka akan sulit untuk melakukan standardisasi, sehingga akan menimbulkan kesenjangan yang berujung pada kecemburuan.
(2). Pelaksanaan UN itu sendiri yang banyak terdapat kekurangan, mulai dari soal bocor, jual beli kunci jawaban, pengawas yang bekerja sama dengan peserta UN, dll.
(3). Untuk mendongkrak jumlah lulusan yang dapat diterima PTN, akan timbul masalah sekolah yang curang dengan cara mengkatrol nilai. Bukankah nilai UN itu sendiri sudah merupakan kombinasi dari nilai rapor selama beberapa semester? Jadi, kalaupun ketika nilai UN yang diperoleh siswa rendah, bukan tidak mungkin sedari awal nilai rapor dibuat menjadi lebih cemerlang.

Cukup mengkhawatirkan jika dengan kondisi tersebut masih harus dipaksakan standard nilai UN untuk masuk PTN. Apalagi materi yang diujikan hanya TPA saja, di satu sisi baik karena akan mengurangi beban pelajaran yang terlalu banyak, tapi di sisi lain akan menimbulkan multikendala, antara lain:

(1). Minat belajar dan semangat juang generasi mendatang akan rendah, dalam artian mereka akan belajar mata pelajaran IPS (Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah), IPA (Fisika, Kimia, Biologi), dan Kemampuan Dasar (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) hanya sampai ‘materi’ UN saja. Ingat, materi UN jauh lebih dipermudah untuk tiap mata pelajaran jika dibandingkan dengan materi test PTN yang ada selama ini.
(2). Tidak akan cukup dengan kurikulum yang berlaku saat ini (untuk masing-masing pelajaran) jika disandingkan dengan TPA sebagai prasyarat masuk PTN, belum lagi kembali ke permasalahan UN yang sudah sangat struktural tadi.
(3). Kebijakan yang hanya mengujikan TPA saja (tidak berbagai mata pelajaran), secara tidak langsung akan mengurangi kesempatan kerja untuk mereka yang ada di bidang bimbingan belajar (bimbel). Bimbel merupakan cerminan dari kegagalan KBM di sekolah, namun bukan berarti upaya “balas dendam” terhadap orang bimbel akan tuntas dengan kebijakan tersebut.
(4). Salah satu faktor signifikan kegagalan guru di sekolah dalam proses KBM adalah jumlah siswa per kelas yang terlalu banyak, perlu regulasi dengan penetapan kuota jumlah siswa di kelas agar suasana KBM menjadi kondusif (misal, 1 kelas ideal maksimal sekitar 20 s.d 25 orang). Dengan jumlah maksimal per kelas yang tidak terlalu banyak, diharapkan kualitas peserta didik dapat lebih terjaga.

Kedua, ekonomis.
Dalam menjelaskan faktor ekonomis, Teuku Ramli Zakaria menyatakan kebijakan ini akan menutup celah korupsi, mencegah kolusi, titipan, dan surat rekomendasi. Jika UN masih inkredibel seperti saat ini, justru praktik korupsi dan kolusi di sekolah dalam berbagai bentuk akan tumbuh subur untuk mengkatrol nilai, apalagi ditengah banyak sekolah yang mengalami keterbatasan untuk bisa mencapai terget. 

Kemudian kurang dapat diterima logika jika hanya test TPA saja (dan tidak perlu test mata pelajaran) yang dijadikan alasan agar biaya ujian jadi lebih terjangkau (red: Rp 25.000). Pemerintah bisa saja meregeluasi tarif ujian masuk sehingga bisa menjadi terjangkau, tanpa harus mengurangi jenis test. Dengan jenis test yang semakin beragam, maka kemampuan siswa akan semakin terukur dan hasil input PTN akan lebih berkualitas.

Ketiga, menghilangkan penyimpangan dalam seleksi masuk PTN.
Jika penyimpangan (yang dimaksud adalah) mengenai jalur masuk dan biaya yang dikenakan, dan pemerintah dalam hal ini belum mampu untuk mengintevensi kampus untuk bisa berbuat lebih adil, apakah mereka siap untuk menghadapi permasalahan lain yang timbul dari sekolah. Tentu saja kebijakan ini perlu banyak pertimbangan dari segi perencanaan dan pelaksanaannya.


Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan


Pada dasarnya seleksi PTN berdasarkan nilai UN adalah kebijakan yang efesien dalam jangka panjang, namun dalam waktu dekat pemerintah pasti tidak akan bertindak gegabah untuk menerapakan kebijakan ini. Buktinya pemerintah belum mengumumkan (dan pasti sedang berpikir keras) untuk menentukan besaran persentase UN terhadap skor total seleksi PTN. Bobot UN yang bisa diterapkan mungkin sekitar 20 s.d 25 persen sebagai sosialisasi awal program.

Besaran 25 persen nampaknya menjadi batasan maksimal penerapan nilai UN untuk masuk PTN, jika pemerintah ingin menaikkan persentase tersebut maka perlu ada perbaikan dalam pelaksaan UN di berbagai daerah. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah peningkatan anggaran pendidikan dan memastikan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan dana sehingga proses KBM diharapkan lancar, akses pendidikan merata dan kualitas peserta didik benar bisa terjamin.

Kemudian pemerintah harus membentuk dewan pengawas (yang akan terus dirolling dari satu sekolah ke sekolah lain) secara berkala dan men-setting cara agar proses penilaian disekolah bisa fair. Tujuannya adalah sebagai controlling dalam penilaian rapor, ingat penentuan kelulusan nilai UN per mata pelajaran ditentukan dari kombinasi nilai UN itu sendiri dan nilai pelajaran tersebut selama beberapa semester. Jadi tentu saja harus ada pengendalian dalam hal ini.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat diberlakukan secara penuh (100% ujian masuk PTN berdasarkan hasil UN dan test TPA), dengan syarat utama akses pendidikan merata dan pelaksanaan UN yang kredibel. Syarat tambahan lainnya, kurikulum SMA yang ada selama ini harus diubah dengan 1 tingkat yang lebih tinggi. Jadi materi SNM PTN harus dimasukkan dalam KBM reguler sehingga hanya test TPA saja dan tidak perlu test masuk PTN per mata pelajaran lagi (dengan kata lain cukup mengikuti UN mata pelajaran tersebut). Syarat selanjutnya, jika (andai suatu saat) tidak ada bimbel maka guru sekolah harus bisa lebih berkualitas dalam menyampaikan materi, regulasi pemerintah dalam standardisasi kualitas guru dan hal teknis lainnya juga perlu diatur secara lebih intensif.

0 Comment:

Post a Comment

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2019, June)
Christina Aguilera - Fighter