Sunday, November 04, 2012

Ketimpangan Industri Kreatif Antar Provinsi di Indonesia

KETIMPANGAN INDUSTRI KREATIF ANTAR PROVINSI DI INDONESIA
(Diajukan dalam lomba menulis artikel FEKSI 2012 dengan tema: EKONOMI KREATIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI)

Oleh: Naura Dhia Fadyla & Dedy Arfiansyah, S.E.

Industri kreatif didefinisikan sebagai: “those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content” (Department of Culture, Media and Sports, DCMS 1998). Departemen Perdagangan RI mengklasifikasikan industri kreatif berdasarkan Howkins (2001) menjadi 14 sub-sektor, yaitu: (1) periklanan; (2) arsitektur; (3) pasar seni dan barang antik; (4) kerajinan; (5) desain; (6) fesyen; (7) video, film, dan fotografi; (8) permainan interaktif; (9) musik; (10) seni pertunjukan; (11) penerbitan dan percetakan; (12) layanan komputer dan piranti lunak; (13) televisi dan radio; dan (14) riset dan pengembangan. 

Industri kreatif dapat berkontribusi signifikan dalam penerimaan ekspor, penyerapan tenaga kerja, menciptakan iklim bisnis yang positif, pertumbuhan ekonomi dan membangun identitas bangsa. Rata-rata jumlah tenaga kerja industri kreatif periode tahun 2002 – 2010 sebesar 7.602.092 orang (Asdi, 2011), di mana pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terbesar pada periode tahun 2002 – 2008 terdapat pada sub-sektor permainan interaktif (14%) dan penyerapan tenaga kerja terkecil adalah sub-sektor musik (-1,87%).

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi industri kreatif antara lain: (1) penurunan persentase kontribusi tren industri kreatif terhadap PDB dari tahun 2002 hingga 2008 (studi Industri Kreatif Indonesia, 2009); dan (2) kecenderungan ekspor yang menurun akibat krisis yang melanda Amerika Serikat dan Uni Eropa (Jussuf Kalla, 16 Mei 2012). Akibatnya penerimaan ekspor dan penyerapan tenaga kerja cenderung menurun, pada tingkat mikro efeknya menyebabkan penurunan pendapatan bagi mereka yang bekerja di industri ini. Sedangkan pada tingkat makro dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu.

Untuk meningkatkan kontribusi industri kreatif dalam pertumbuhan ekonomi nasional, tentu diperlukan upaya optimalisasi dan efisiensi produksi di setiap daerah. Untuk mengetahui ketimpangan industri kreatif antar provinsi di Indonesia, saya akan menggunakan indeks spesialisasi (IS). IS dapat mengukur tingkat konsentrasi industri kreatif di suatu kluster dan menunjukkan seberapa jauh spesialisasi industri dalam suatu kluster dibandingkan apabila industri tersebar random di seluruh Indonesia (Kuncoro, 2002: Bab 3; Hayter, 1997).

Jika nilai IS kurang Sirt dari 1, maka berarti region tidak spesialiasi dalam industri tersebut, di mana pangsa tenaga kerjanya lebih rendah dari rata-rata pangsa tenaga kerja dalam industri di Indonesia. Peningkatan nilai Sirt untuk industri pada suatu region berindikasi bahwa terjadi peningkatan spesialisasi industri tersebut pada suatu region. Dasarnya memang asumsi bahwa spesialisasi yang tinggi pada suatu industri di suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan industri di daerah tersebut.

Berbagai kebijakan telah dikembangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan industri kreatif di tiap daerah. Pemerintah berfungsi sebagai pihak yang menjembatani ketimpangan produksi yang terjadi sehingga tujuan tiap daerah memiliki basis ekonomi kreatif yang unggul dapat tercapai. Akan tetapi, hingga saat ini kebijakan tersebut belum mencapai hasil yang memadai.

Tabel 1. Indeks Spesialisasi (Sirt) Tenaga Kerja Industri Kratif Tiap Provinsi di Indonesia 2003 – 2008 
















Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan tabel di atas, dari 33 provinsi di Indonesia, industri kreatif sebagian besar hanya terfokus di pulau Jawa, dan sebagian Sumatera & Kalimantan. DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki angka indeks spesialisasi yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Indeks spesialisasi tertinggi didominasi oleh provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Ketiga provinsi tersebut tentu saja menjadi daerah spesialis industri kreatif sehingga dapat mengalami percepatan pertumbuhan industri.

Ketimpangan pertumbuhan industri kreatif antar provinsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
1. Sumber daya manusia di daerah jarang penduduk masih belum termanfaatkan sepenuhnya, sedangkan jumlah penduduk di kota-kota besar relatif lebih tinggi (Proyeksi Penduduk Indonesia 2002-2025, Bappenas). Jumlah penduduk yang tinggi, tentu saja menimbulkan potensi pasar yang jauh lebih besar. Hal tersebut memberikan intensif kepada pelaku industri kreatif untuk mengembangkan industri tersebut. 
2. Sumber daya manusia ekonomi kreatif di luar Jawa belum memadai baik dalam jumlah maupun mutu, umumnya masih belajar secara otodidak, bukan diciptakan institusi-institusi pendidikan formal maupun informal (Kurniawan, 2011).
3. Kemajuan teknologi dan tingkat inovasi antar provinsi yang persebarannya belum merata. Hal ini berpengaruh terhadap daya saing dan kualitas dari output yang dihasilkan. Produk industri kreatif yang kurang memiliki daya saing akan kalah dengan produk yang berkualitas, baik produk dalam negeri dari daerah lain maupun produk impor.
4. Daerah-daerah tertinggal yang terpencil seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua belum memiliki alat transportasi yang memadai untuk mendistribusikan hasil industri kreatif, mengingat kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit dan minimnya lapangan landasan terbang (Poer, 2011).

Agar ketimpangan industri kreatif di Indonesia dapat diminimalisir, saya merekomendasikan beberapa kebijakan kepada pemerintah, yaitu:
1. Merealisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pemerataan Persebaran Penduduk. Kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah SDM di daerah minim penduduk, dengan kuantitas yang cukup diharapkan dapat lahir pelaku industri kreatif yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
2. Pemerintah harus lebih berpihak kepada industri kreatif dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu aplikasinya dengan menahan laju impor produk industri kreatif dari luar negeri. Kebijakan ini dapat meningkatkan hasil produksi industri kreatif dalam negeri. Jika produksi industri kreatif di Indonesia tinggi, tentu saja dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan ekspor, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
3. Mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan bantuan ke berbagai daerah yang belum memiliki spesialisasi dalam industri kreatif. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih mandiri, efektif, dan mampu untuk meningkatkan industri kreatif di daerahnya.
4. Terkait poin ketiga, tiap daerah di Indonesia dapat melakukan spesialisasi industri kreatif sesuai dengan basis ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Dengan melakukan spesialisasi, tiap daerah akan dapat memproduksi lebih efisien. Akumulasi produksi industri kreatif dari tiap daerah akan memberikan kontribusi besar terhadap industri kreatif nasional.
5. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam membantu pemasaran hasil industri kreatif dari daerah di luar Jawa, khususnya pada daerah terpencil. Intervensi tersebut bertujuan agar industri kreatif di daerah tidak kalah saing dengan industri kreatif di kota-kota besar.

0 Comment:

Post a Comment

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2018, July)
Celine Dion - I'm Alive