Friday, March 08, 2013

Raksasa Tidur Pemamah Biak (2)

Oleh karena itu, SDM di Papua sudah seharusnya dipersiapkan untuk menjadi tenaga yang terdidik dan terampil sehingga dapat memiliki peran besar dalam mensinergikan kekayaan SDA yang dimiliki. Jika kualitas SDM nya mumpuni, maka kombinasi antara SDM dan SDA tersebut akan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang besar dan dapat meningkatkan kontribusi PDRB terhadap PDB nasional..... Cont'd Raksasa Tidur Pemamah Biak Part 1.
Oleh:
Dedy Arfiansyah
Adistya Sekar Putri

Fungsi Dana Perimbangan
Kemiskinan di Biak Numfor merupakan polemik dalam ekonomi dan menjadi salah satu bentuk ancaman yang dapat menimbulkan masalah disintegritas. Pada dasarnya kemiskinan dapat diatasi jika ada komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan mengoptimalkan pemasukan yang cukup besar dari sektor pengangkutan, perikanan dan perdagangan, dimana potensi tersebut berada di Kabupaten Biak Numfor. Namun, bukan berarti pemerintah membiarkan Kawasan Timur Indonesia (termasuk Biak Numfor) tetap tertinggal. Dari tahun 2003 hingga 2012 pemerintah memberikan dana perimbangan yang nilai nominalnya selalu meningkat. 

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Widjaja, 2002). Tujuannya antara lain: (1) Mengurangi ketimpangan fiskal yang ada di berbagai daerah; (2) Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, infrastruktur dan bidang lainnya; dan (3) bagi hasil kepada daerah berdasarkan persentase tertentu.

Pada tahap implementasi, dana perimbangan harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat memacu perekonomian Biak Numfor yang terbilang rendah. Pertama, pemerintah pusat harus mendukung perkembangan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar di Biak Numfor. Kedua, harus ada proses pengawasan alokasi dana perimbangan tersebut. Ketiga, penerapan insentif fiskal bagi orang atau badan usaha yang ingin membuka bisnis di Biak Numfor. Terakhir, berikan insentif tambahan kepada investor lokal agar tertarik berinvestasi di Biak Numfor. Tujuan akhirnya, diharapkan pihak yang diberdayakan merasakan dampak pembangunan ekonomi sehingga tidak merasa termarjinalkan.

Dana perimbangan memang memiliki dampak tidak langsung terhadap perekonomian, namun apabila jumlahnya relatif besar, maka akan terjadi akumulasi modal fisik dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari akumulasi tersebut akan tercipta usaha-usaha yang berpotensi dan produktif. Kemudian, dari usaha yang produktif tersebut akan mendorong naiknya pendapatan masyarakat. Berikut ini disajikan persentase perbandingan komposisi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana perimbangan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 1998-2011.
Tabel 5. Komposisi Pendapatan Daerah Biak Numfor Tahun 1998-2011 (Persen)
Sumber: APBD Kabupaten Biak Numfor 1998 – 2011: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka 1998-2011. Diolah.

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata dana perimbangan dari tahun 1998-2011 adalah sebesar 95,94%, sedangkan rata-rata pendapatan asli daerah pada periode yang sama hanya 1,95%. Fakta tersebut mendukung pernyataan Sumiyarti & Imamy (2005) yang mengatakan bahwa selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Padahal seharusnya bantuan dana dari pemerintah pusat hanya bersifat stimulus bagi daerah agar dapat meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Biak Numfor perlu mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD dan meminimalisir ketergantungan dengan pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah perlu melakukan reformasi anggaran yang perlu didukung oleh pola pikir dan kultur birokrasi yang baik. Selain menciptakan kemandirian ekonomi, PAD dan dana perimbangan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga kemiskinan dapat diminimalisir.

Isu Kritis Seputar KTI dan Biak Numfor Terkait Ekonomi dan Pertahanan
Kemiskinan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk Biak Numfor merupakan permasalahan kompleks yang tidak saja menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi semata, akan tetapi terkait dengan keutuhan NKRI sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi salah satunya disebabkan karena kegagalan pembangunan di Papua, yang ukurannya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

Penyelesaian masalah kegagalan pembangunan di Papua nampaknya butuh proses dalam jangka waktu yang lama. Pasay & Nazara (1997) menjelaskan bahwa efiesiensi perekonomian KTI melaju dengan kecepatan 6,91% per tahun, perekonomian KTI akan dapat mengejar Jawa dan Bali membutuhkan waktu setelah 301,60 tahun yang akan datang (setara dengan penghujung minggu pertama Agustus 2287).

Berlandaskan hasil penghitungan tersebut, tentu saja ada kebijakan yang perlu segera dilakukan secara bersama-sama agar SDM KTI (termasuk Biak Numfor) tidak terlalu lama hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan sehingga ingin melepaskan diri dari NKRI. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan investasi pendidikan, bukan investasi yang padat karya (hemat-modal), padat modal (hemat tenaga-kerja), maupun padat pengalaman. Investasi pendidikan akan bermanfaat baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun perbaikan produktivitas pekerja rata-rata di kawasan ini. Sedangkan, investasi lainnya terlihat tidak memihak (netral), yang berarti tak mengubah perekonomian KTI sama sekali (Pasay & Nazara, 1997).

Pembentukan Human Capital Biak Numfor Melalui Investasi Pendidikan
Argumen Pasay & Nazara (1997) didukung oleh Amartya Sen (2006) yang mengatakan bahwa pertumbuhan daerah Papua dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas SDM nya. Keahlian setiap orang dikembangkan melalui tingkat pendidikan yang lebih baik dengan melakukan investasi human capital.

Pendidikan menjadi penting karena manusia merupakan salah satu faktor produksi. Individu dengan human capital tinggi akan menerima pendapatan yang lebih tinggi (karena produktivitasnya tinggi). Seperti investasi lain, pendidikan menghasilkan return (yang dapat dihitung dengan cost-benefit analysis). Tingkat pendidikan yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (melalui endowment tenaga kerja) dan menunjang pertahanan nasional.

Investasi pendidikan bertujuan membentuk human capital yang mumpuni. Strategi atau skenario yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: (1) On the Job Training (OJT), proses yang terorganisir untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja, dan sikap pekerja; (2) Pendidikan dan pelatihan non-formal atau life skills yang bekerja sama dengan pihak swasta, ini ditujukan untuk pengangguran dapat berkontribusi dalam perekonomian; (3) Migrasi, tujuannya untuk memperluas lapangan kerja sehingga tidak terjadi kesenjangan; (4) intervensi pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan (termasuk jasa kesehatan dan pengeluaran kesehatan) agar dapat menunjang produktivitas SDM; dan (5) secara khusus me-maintain hubungan baik dengan Forum Komunikasi Umat Beragama dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah dengan tujuan menjadikan Biak Numfor lebih kondusif. Dengan kondisi yang kondusif, maka segala strategi dan rencana yang ditargetkan akan berjalan dengan lebih mudah.

Kendala Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Biak
Untuk mengoptimalkan ‘Pemamah Biak’ di Kabupaten Biak Numfor, dibutuhkan peranan SDM yang handal. SDM menjadi salah satu faktor produksi yang penting dalam perekonomian, terutama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Indikator dalam mengukur SDM pada tulisan ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM digunakan untuk mengukur kemajuan suatu wilayah. Pada tahun 2010, Kabupaten Biak Numfor menempati posisi ketiga (skor IPM: 69,95) dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, angka tersebut berada di atas Provinsi Papua (skor IPM: 64,94) secara keseluruhan dan di bawah Indonesia (skor IPM: 72,27) secara nasional. Namun demikian, laju pertumbuhan IPM Biak Numfor pada periode yang sama masih dibawah beberapa kabupaten, seperti Merauke (posisi 11), Lanny Jaya (posisi 21), Jayawijaya (posisi 15), Kota Jayapura (posisi 1) dan Kabupaten Jayapura (posisi 2) . Tentu saja hal tersebut menunjukkan proses pembangunan SDM di Biak Numfor masih relatif lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten yang telah disebutkan.

Lambatnya proses pembangunan SDM di Biak Numfor disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Berikut ini akan dideskripsikan beberapa kendala dalam mengembangkan SDM di Biak Numfor, antara lain:

1. Minimnya akses memperoleh pendidikan di Biak Numfor
Akses untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat di Biak Numfor dinilai masih belum memadai. Indikatornya dapat dilihat pada rata-rata lama sekolah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rasio murid, sekolah dan guru pada tahun 2010 dan 2011 berikut ini.
Tabel 6. Rata-rata Lama Sekolah dan IPM Kabupaten Biak Numfor 2010-2011
Sumber: BPS Kabupaten Biak Numfor 2010 dan Biak Dalam Angka 2011-2012. Diolah.

Berdasarkan data di atas, RLS digunakan sebagai indikator SDM yang berkualitas. RLS menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dan dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan. Semakin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikannya. Pencapaian angka RLS Biak Numfor pada tahun 2010 sebesar 9,55, dan meningkat menjadi 9,58 pada tahun 2011. Peningkatan ini membuat Kabupaten Biak Numfor menjadi Kabupaten dengan peringkat ke-2 tertinggi dalam hal rata-rata lama sekolah di seluruh provinsi Papua. Akan tetapi, angka tersebut masih jauh dari angka ideal rata-rata lama sekolah sebesar 15.

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Biak Numfor tercermin pada angka IPM, yang pada tahun 2010 mencapai angka 69,95. Pada tahun 2011, angka ini meningkat menjadi 70,33. Dengan pencapaian IPM ini, maka Kabupaten Biak Numfor menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia menengah atas dengan angka capaian IPM antara 66 – 79,9.
Tabel 7. Rasio Murid-Sekolah dan Ratio Murid-Guru, Menurut Jenjang Pendidikan 2011
Sumber: Biak Dalam Angka 2011/2012. Diolah.

Rasio murid-sekolah menunjukkan banyaknya jumlah murid yang ditampung oleh satu sekolah. Semakin besar rasio murid terhadap sekolah berarti semakin banyak murid yang ditampung sekolah tersebut. Rasio murid-sekolah diharapkan dapat mencapai rasio yang ideal (SD: 240 orang/sekolah; SMP 360 orang/sekolah; dan SMA 360 orang/sekolah). Namun pada kenyataannya, pada tahun 2011 rasio siswa/sekolah di Kabupaten Biak Numfor untuk SD 147 orang/sekolah, SMP 169 orang/sekolah dan SMA 415 orang/sekolah. Oleh karena itu, harus dibuat sekolah baru untuk jenjang pendidikan SMA. Disisi lain, rasio pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada dibawah standar ideal, kondisi ini mengindikasikan perlunya penggabungan SD dan penggabungan SMP dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan KBM pendidikan dasar. Akan tetapi semua itu harus memenuhi syarat dan kondisi yang sudah ditetapkan.

Rasio murid-guru menunjukkan rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin kecil rasio murid -guru berarti semakin mudah para guru dalam menjalankan proses KBM. Rasio murid-guru pada Kabupaten Biak Numfor tahun 2011 di tingkat SD 19, SMP 27, dan SMA 21. Angka tersebut berada di atas rasio ideal untuk SD 1:14, SMP 1:10, dan SMA 1:10. Besarnya rasio siswa-guru menunjukan kurangnya guru dan diperlukan tambahan guru ditingkat SD, SMP, dan SMA.

2. Minimnnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat
Laporan UNESCO tahun 2011 mencatat Education Development Index (EDI) Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara. Kemunduran dalam bidang pendidikan berimplikasi luas, salah satunya terhadap bidang kesehatan. Masalah pokok bidang kesehatan di Biak Numfor adalah derajat kesehatan masyarakat yang masih relatif rendah. Menurut Hendrick L. Blum (1981), terdapat empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan kependudukan. Adapun faktor penentu derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi, angka kematian ibu, cakupan kunjungan ibu hamil, status kesehatan bayi dan balita, angka kesakitan, angka kematian, dan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Multiple Indicator Cluster Survey tahun 2011, tingkat kematian bayi di Kabupaten Biak Numfor menjadi ancaman serius. Angka kematian bayi di Kabupaten Biak Numfor diperkirakan 48 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada angka nasional 34 per 1.000 kelahiran hidup, dan melebihi angka kematian bayi di Papua, 41 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 (SDKI 2007), diperoleh informasi bahwa faktor pendidikan ibu berpengaruh kuat terhadap kematian bayinya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat pendidikan yang dimiliki ibu dan angka kematian bayi. Kematian bayi paling banyak terjadi pada ibu yang tidak pernah sekolah (73).

Gambar 1. Angka Kematian Bayi Menurut Pendidikan Ibu, 2007
Sumber: Profil Statistik Kesehatan Indonesia tahun 2011.

Di sisi lain, angka kematian ibu berjumlah 168 per 100.000 kelahiran hidup, di bawah angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian ibu sudah mengalami penurunan. Namun, penurunan ini memerlukan upaya ekstra dalam mencapai 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 atau mendekati standar Milenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 . Faktor penentu berikutnya adalah cakupan kunjungan ibu hamil. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cakupan kunjungan ibu hamil (K4) di Papua masih jauh dari target yang diharapkan (target Renstra: 95%), yaitu sebesar 50.03%, dan merupakan provinsi dengan cakupan kunjungan ibu hamil (K4) terendah .

Selain indikator dari angka kematian bayi, indikator lainnya yang dapat menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat adalah jenis penyakit yang paling banyak diderita penduduk.

Gambar 2. Jenis Penyakit yang Paling Banyak Diderita Penduduk, 2011
Sumber: Biak Dalam Angka 2011/2012. Diolah.

Jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk adalah malaria, dengan jumlah penderita sebanyak 2.064 kasus. Berikutnya adalah penyakit Gastritis sebanyak 646 penderita, penyakit Anemia sebanyak 447 penderita, dan penyakit APP seanyak 431 penderita . Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya derajat kesehatan masyarakat.

3. Belum meratanya struktur tenaga kerja menurut status pekerjaan
Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang di dalam pekerjaan yang dilakukan. Dalam mengidentifikasi besarnya tenaga kerja pada sektor formal maupun informal, status pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar. Konsep yang digunakan BPS tentang pekerja formal adalah pekerja yang berstatus buruh dan berusaha sendiri dibantu buruh tetap. Sedangkan pekerja informal adalah mereka yang statusnya berusaha sendiri dan pekerja bebas (baik pada sektor pertanian maupun non pertanian). Pada tahun 2010 persentase tenaga kerja formal sekitar 31,69%. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase tenaga kerja informal sebesar 68,31%. Di Kabupaten Biak Numfor, pekerja informal kebanyakan bekerja pada sektor pertanian . Berikut adalah pembagian status pekerjaan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
Gambar 3. Pembagian Status Pekerjaan Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor
Sumber: IPM Kabupaten Biak Numfor 2010

Berdasarkan gambar diatas, persentase terbesar penduduk yang bekerja di Kabupaten Biak Numfor adalah Buruh/karyawan (30,22%), Pekerja tak dibayar (24,39 %), buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (23,31%), dan berusaha sendiri (19,39%). Sektor informal yang lebih menonjol dibandingkan sektor formal berpotensi mengikis pengembangan SDM di Kabupaten Biak Numfor.

4. Ketergantungan masyarakat Biak Numfor terhadap sektor pertanian masih tinggi
Di kabupaten Biak Numfor, sektor primer dalam hal ini pertanian, merupakan sektor dengan tenaga kerja paling tinggi (57,16%). Pada sektor ini, tingkat pendidikan tenaga kerja umumnya rendah (tidak/belum sekolah/belum tamat SD, dan tamat SD). Implikasinya produktivitas pada sektor pertanian juga rendah.

Rendahnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor selain pertanian, disebabkan karena sektor-sektor lain yang belum berkembang . Penyerapan tenaga kerja di kelompok sektor lain yaitu sekunder dan tersier masih relatif sedikit, masing masing 7,98% dan 34,85%.
Gambar 4. Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Sektor Ekonomi
Sumber: IPM Kabupaten Biak Numfor 2010

5. Aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur yang masih relatif terbatas
Keberadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam mengembangkan SDM karena hal ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Di Biak Numfor, infrastruktur penunjang pengembangan SDM masih terbatas. Beberapa infrastruktur yang menjadi indikator pengembangan SDM yaitu sekolah, rumah sakit dan jalan raya.

Jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Biak Numfor masih kurang memadai. Sekolah Dasar merupakan jumlah yang terbanyak dengan total 162 buah, akan tetapi hal ini tidak didukung dengan sekolah lanjutan yang akan memastikan bahwa masyarakat yang lulus dari SD akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari data bahwa hanya terdapat 47 SMP, 16 SMA, dan 6 Pendidikan Kejuruan Hal ini kurang menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan di Biak Numfor.

Infrastruktur kesehatan berupa rumah sakit dan balai pengobatan lainnya yang berada di Kabupaten Biak Numfor masih kurang memadai.
Tabel 8. Jumlah Rumah Sakit dan Balai pengobatan lainnya Tahun 2011
Sumber: Biak Dalam Angka 2011/2012.

Menurut data diatas, hanya terdapat total 3 rumah sakit yang beroperasi di kabupaten ini, meskipun didukung dengan total 17 puskemas, 46 puskesmas pembantu dan 4 balai pengobatan, jumlah ini masih kurang bisa meliputi seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Puskemas, puskesmas pendukung dan balai pengobatan sudah tentu tidak dibekali dengan peralatan yang memadai dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Dari sisi infrastruktur yang utama (jalan), terdapat penurunan panjang jalan yang terhitung dari tahun 2007 hingga 2011.
Tabel 9. Panjang Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten (Km)
Sumber: Biak Dalam Angka 2011/2012.

Pada tahun 2007, total panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten berjumlah 851,31 km. Pada tahun 2011, jumlah ini menyusut menjadi total sebesar 703,74 km. Akan tetapi, pada tahun 2011 terjadi peningkatan panjang jalan nasional dari 16,88 km menjadi 65,63 km. Hal ini tentu bukan sebuah preseden yang baik dalam meningkatkan pengembangan SDM di Kabupaten Biak Numfor.

Perlunya Kerangka Konseptual yang Holistik 
Untuk mengentaskan kemiskinan David Craig & Doug Porter (2006) mengemukakan bahwa pemerintah perlu melakukan strategi untuk memberantas kemiskinan, antara lain : (1) membawa daerah miskin ke dalam arus utama pembangunan dan mengurangi kesenjangan yang ada; dan (2) investasi dalam modal manusia dengan penekanan baru yaitu pada pemberian pelayanan sosial dasar yang efektif. Pada strategi pertama, dapat dilakukan kajian pemetaan distrik penduduk miskin, tujuannya untuk memfokuskan pembangunan pada beberapa sektor sesuai potensi yang terdapat di Biak Numfor, seperti perikanan, jasa, dan pariwisata. Kemudian, untuk strategi kedua dapat dilakukan investasi pendidikan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menunjang ekonomi dan pertahanan.

Gambar 5. Keterkaitan Investasi Pendidikan dengan Ekonomi dan Pertahanan

Sumber: World Bank, 1991, dimodifikasi*).
*) Modifikasi skema di atas terdapat pada tinta bercetak merah, dimana (A) kompetensi dan profesionalitas; (B) perdamaian; (C) kesejahteraan; dan (D) iklim usaha kondusif.

Skema di atas menjelaskan peran SDM dalam perekonomian dan pertahanan nasional. Investasi SDM (komponen utama, pendukung, dan cadangan) dapat meningkatkan produktivitas dan membentuk human capital yang menghasilkan return tinggi. Tentu saja SDM tersebut harus memiliki kompetensi dan profesionalitas berstandar internasional. Caranya dengan berkontribusi dan terus meningkatkan pengetahuan dan teknologi.

Produktivitas tinggi mencerminkan kesejahteraan suatu bangsa yang dapat dilihat dari kompetitifnya lingkup mikro dan terjaganya stabilitas makro. Efek positifnya terjadi capital inflow sehingga investasi banyak masuk ke Indonesia. Dengan iklim usaha yang kondusif, Indonesia akan dapat mengantisipasi dan mengatasi segala goncangan (shocks) yang terjadi.

Untuk menghindari terjadi disintegrasi Papua (termasuk Biak Numfor) perlu dilakukan pengentasan kemiskinan dengan membenahi SDM nya melalui investasi pendidikan. Selain itu juga diperlukan sistem pertahanan negara yang kuat, untuk mewujudkan pertahanan yang kuat diperlukan kekuatan ekonomi yang tangguh. Jika perekonomian baik, peluang disintegrasi akan lebih sedikit (walaupun akan tetap ada dan SDM pertahanan komponen utama harus siaga menjaga keutuhan NKRI).

Penutup
Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Papua yang menyimpan potensi ekonomi, pertahanan, dan pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, pemerintah perlu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, pada praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kendala kapital, kualitas sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur perekonomian.

Kendala dapat pula dijadikan indikator dalam mengukur ketahanan ekonomi nasional. Beberapa indikator ketahanan ekonomi yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi; (2) akses pendidikan dan kesehatan yang merata; dan (3) pemerataan pembangunan di tiap daerah. Fakta yang terdapat di Biak Numfor menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi berdasarkan ketiga indikator di atas belum mencapai target ideal. Dapat dikatakan Biak Numfor belum memiliki tingkat ekonomi yang tinggi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan beberapa strategi, antara lain: (1) investasi domestik dan luar negeri; (2) meningkatkan ekspor khususnya sektor perikanan; dan (3) menggalakkan penerimaan melalui pajak agar porsi pendapatan asli daerah meningkat sehingga peranan dana perimbangan dapat dikurangi. Sehingga kondisi tersebut belum memungkinkan penduduknya untuk peduli pada aspek pertahanan di Biak Numfor.

Penduduk lokal selaku SDM memiliki peran penting dalam perekonomian dan pertahanan nasional. Pembentukan SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalitas berstandar internasional, dapat berkontribusi secara langsung bagi pengentasan kemiskinan. Hal ini akan berujung pada menguatnya pertahanan negara yang ditopang oleh perekonomian yang kuat. Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu ‘markas pertahanan’ yang memiliki potensi yang besar harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memperkuat pertahanan negara secara keseluruhan.

0 Comment:

Post a Comment

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2018, July)
Celine Dion - I'm Alive