Friday, April 12, 2013

Dimensi Ekonomi Dalam Pertahanan Negara

0 Comment
Pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di ASEAN dan nomor 15 di dunia (Global Fire Power, 2013). Indikator yang menjadi penilaian dalam indeks tersebut yaitu: (1) manpower; (2) land systems; (3) air power; (4) naval power; (5) resources; (6) logistical; (7) financial; dan (8) geography. Jika dibandingkan dengan 68 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu negara yang unggul dalam indikator jumlah penduduk dan luas wilayah.

Hingga saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk paling banyak nomor empat dan luas wilayah terbesar ke-13 di dunia. Wilayah NKRI terdiri dari ribuan pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke, sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Keterkaitan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yaitu kepadatan penduduk. indikator kepadatan penduduk dapat menjadi awal dari sebuah permasalahan jika tidak dikelola dengan baik.

Faktanya, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan kepadatan penduduk antar pulau di Indonesia. Untuk memudahkan analisis, secara garis besar NKRI diklasifikasikan menjadi empat pulau utama, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pulau Jawa dan Bali, yang hanya memiliki luas wilayah 10% dihuni oleh 62,99% penduduk. Sementara itu, KTI yang merupakan wilayah paling luas di Indonesia (35,77%) hanya dihuni oleh 9,90% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia (lampiran 1). 

Ketimpangan kepadatan penduduk memiliki implikasi terhadap kontribusi PDRB terhadap pembentukan PDB. Pulau Kalimantan dan KTI memiliki kontribusi PDRB paling rendah secara relatif jika dibandingkan dengan Sumatera dan Jawa-Bali (lampiran 1). Padahal jika luas wilayah Kalimantan dan KTI dijadikan satu, luasnya mencapai 64,25% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Minimnya kontribusi PDRB mengindikasikan skala ekonomi Pulau Kalimantan dan KTI mengalami inefisiensi.

Salah satu bentuk inefisiensi dilihat dari sektor pendidikan, jumlah penduduk umur lima tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah di KTI mencapai 12,80% dari keseluruhan jumlah penduduk KTI. Hal ini mengindikasikan ada keterkaitan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi (Stevens dan Weale, 2003).

Jika dilihat lebih lanjut, keunggulan dalam jumlah penduduk dan luas wilayah dapat berubah menjadi kelemahan internal NKRI yang sifatnya sangat mendasar. Dalam jangka panjang, kesenjangan dalam bidang pendapatan, pendidikan, dan pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan permasalahan ekonomi (kemiskinan), sosial (keterbelakangan), dan pertahanan (disintegrasi bangsa).

Dimensi Ekonomi: Kesenjangan Antar Pulau di Indonesia
Dimensi ekonomi merupakan salah satu dimensi ancaman pertahanan yang dapat mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Permasalahan utama dalam bidang ekonomi yang dapat mengganggu pertahanan negara disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi atau pemerataan hasil pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi, yang pada gilirannya akan memicu gejala disintegrasi bangsa.

Salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali (Alisjahbana, 2005). Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat (pusat pertumbuhan) dengan intensitas yang berbeda dan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Hal ini menimbulkan adanya daerah relatif maju yang akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (Arsyad, 1999).

Realita di atas dapat dilihat dari jumlah pabrik pada tahun 2001-2008, pada periode tersebut kecenderungan jumlah pabrik di Pulau Jawa terus mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2008, perbandingan jumlah pabrik di Jawa dan luar Jawa mencapai 83% : 17% (lampiran 2).

Indikator lainnya dapat dilihat pada kontribusi ekspor impor non migas. Jawa-Bali lagi-lagi kembali mendominasi, rata-rata ekspor 2008-2011 sebesar 45,30% dan rata-rata impornya pada periode yang sama sebesar 81,93% (lampiran 3 dan 4). Dalam lima tahun terakhir (2008-2012), importir non migas terbesar berasal dari negara China (18%), Jepang (15%), Singapura (9%), Amerika Serikat (8%), dan Thailand (7%) (lampiran 5). Sedangkan, pada periode yang sama, negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar ke negara Jepang (12%), China (11%), Amerika Serikat (10%), India (8%), dan Singapura (7%) (lampiran 6).

Implikasi Kesenjangan Ekonomi Terhadap Pertahanan
Kondisi pembangunan ekonomi Indonesia yang terlalu terpusat di Pulau Jawa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap semua bidang, khususnya pertahanan. Secara spesifik, jika NKRI diserang oleh pihak asing, maka Indonesia akan dapat dengan mudah “dilumpuhkan” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini karena semua fasilitas terpusat di Pulau Jawa, sehingga jika objek-objek vital di Pulau Jawa dihancurkan, artinya secara otomatis Indonesia juga akan hancur.

Kelemahan terbesar Indonesia dalam pembangunan ekonomi yaitu memiliki framework daerah, sehingga antar daerah tidak bekerjasama (bersinergi). Akibat framework yang sempit tersebut, pada akhirnya Indonesia hanya akan bersaing antar wilayah dan tidak memikirkan keterkaitan dalam jangka panjang. Lantas, bagaimana Indonesia dapat memiliki sistem pertahanan yang terpadu dan kuat jika tiap daerah tidak bekerjasama. Hal ini yang membuat pertahanan negara tidak terpadu, terutama di wilayah perbatasan.

Oleh karena itu, Pulau Jawa yang memiliki variasi aktivitas sangat beragam harus membagi peran (division of region) dengan pulau lainnya (Sumatera, Kalimantan, dan KTI). Tujuannya agar terdapat fungsi pulau yang jelas secara spesifik (spesialisasi) dan terkonsentrasi berdasarkan sektor atau aktivitas tertentu. Jika aktivitas ekonomi tersebar. Maka potensi di luar Pulau Jawa dapat berkembang dan kontrol pemerintah dapat menjadi lebih efisien.

Membangun Kerjasama Ekonomi dan Pertahanan
Aktivitas ekspor impor non migas merefleksikan kondisi kerjasama ekonomi yang menguntungkan untuk pihak yang terkait. Agar kerberlangsungan kerjasama ekonomi dapat berjalan baik, perlu ditunjang dengan upaya kerjasama dalam bidang lainnya termasuk kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan mutlak dilakukan terutama dengan negara yang memiliki prospek tujuan ekspor dan impor atau berperan penting dalam aktivitas perekonomian lainnya.

Bisa dibayangkan, jika NKRI harus berkonflik dengan lima negara tujuan impor dan ekspor non migas terbesar (lampiran 5 dan 6). Bisa saja negara tersebut melakukan embargo terhadap NKRI. Efeknya, perdagangan menjadi terganggu dan Indonesia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan penerimaan ekspor. Belum lagi jika situasi memaksa untuk berperang, kita harus pula menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perang dan kehilangan momentum untuk melakukan pembangunan.

Berdasarkan skenario di atas, saya membagi kerjasama pertahanan menjadi dua jenis. Pertama, kerjasama prioritas. Maksud dari kerjasama pertahanan prioritas sifatnya bilateral, terutama yang memiliki hubungan dalam bidang ekonomi (perdagangan, investasi, dll). Contoh kerjasama pertahanan prioritas misalnya dengan negara-negara di ASEAN, China, India, Jepang, Amerika Serikat, dll.

Kerjasama pertahanan yang kedua yaitu kerjasama proteksi. Maksud dari kerjasama ini bersifat multilateral dengan banyak negara, dengan preferensi negara yang kuat atau berpengaruh di dunia sebagai deterrent effect. Contoh kerjasama pertahanan proteksi misalnya dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer terbesar yang peringkatnya di atas Indonesia (lampiran 7).

Peran Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Kesenjangan
Untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan pertahanan yang tangguh diperlukan sinergitas semua elemen masyarakat. Pemerintah sebagai regulator dapat melakukan beberapa poin (secara berurutan) di bawah ini:

1. Membangun pusat pertumbuhan di Kalimantan dan KTI
Semua kebijakan untuk mengatasi kesenjangan akan menjadi kurang berarti jika di daerah yang menjadi subjek pemerataan tidak terdapat pusat pertumbuhan. Oleh karena itu perlu dikembangkan pusat pertumbuhan baru dengan segala infrastruktur yang mendukung agar memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah.

Dalam jangka panjang, tentu saja kebijakan ini diharapkan akan memberikan multiplier effect. Jika suatu daerah sudah dalam kondisi sejahtera, maka dengan sendirinya akan timbul kepedulian terhadap aspek pertahanan.

2. Pengawasan intensif terhadap persebaran penduduk
Kepadatan penduduk yang tidak merata membuat banyak permasalahan di daerah yang padat penduduk dan shortage tenaga kerja di daerah jarang penduduk. Pengawasan kuantitas penduduk perlu kembali ditekankan melalui program Keluarga Berencana (KB) dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang akan menimbulkan kendala baru jika dipaksakan, misalnya pendatang tidak dapat beradaptasi, konflik dengan penduduk lokal, dll. Maka itu, dengan adanya pusat pertumbuhan baru, diharapkan ada penduduk yang secara voluntary melakukan perpindahan ke wilayah pusat pertumbuhan baru (yang jumlah penduduknya masih jarang).

3. Mengefektifkan program otonomi daerah (otda)
Pada awalnya, otda merupakan desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah. Bentuk dukungan dari pemerintah pusat yaitu memberikan dana perimbangan agar ketimpangan pembangunan dapat berkurang secara bertahap. Namun, pada implementasinya banyak bentuk penyalahgunaan dana perimbangan yang dilakukan oleh daerah sehingga diperlukan mekanisme kontrol yang lebih baik.

4. Membangun framework NKRI dan spesialisasi wilayah
Pusat pertumbuhan baru yang dibangun harus berbeda dan memiliki spesialisasi produksi. Selain itu perlu juga dipertimbangkan karakteristik (alam, penduduk, budaya, dll) lokal agar lebih mudah untuk dikembangkan. Pulau Jawa-Bali harus melakukan division of region terhadap daerah lain dan mulai berfokus melakukan spesialisasi produksi.

Dengan spesialisasi, produktvitas masng-masing pulau akan meningkat, kesenjangan antar daerah menurun, dan secara simultan dapat berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Penutup
Saat ini, bentuk perang terbuka yang menggunakan senjata intensitasnya sudah semakin sedikit. Namun, bukan berarti dunia menjadi damai seolah tanpa konflik. Dalam hubungan internasional terdapat kerjasama internasional yang salah satunya mencakup bidang ekonomi (perdagangan), dimana bidang ini sangat besar peranannya dalam menimbulkan konflik.

Dimensi ekonomi menjadi salah satu bentuk ancamam yang penting, hal ini karena dengan adanya perebutan sumber daya (yang jumlahnya semakin langka) berarti secara tidak langsung akan memicu timbulnya perang. Kedaulatan dan kesejahteraan ekonomi menjadi penting karena jika tidak terjadi pemerataan, maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Cepat atau lambat, permasalahan ini dapat memicu gejala disintegrasi bangsa.

Untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah dapat melakukan beberapa cara: (1) membangun pusat pertumbuhan di Kalimantan dan KTI; (2) melakukan pengawasan intensif terhadap persebaran penduduk; (3) mengefektifkan program otonomi daerah; dan (4) membangun framework NKRI dan melakukan spesilasasi wilayah.

Konflik dan kesenjangan di dunia akan selalu ada, tetapi tingkatannya dapat dikurangi. Jika kesenjangan rendah, berarti penduduk bisa sejahtera. Kesejahteraan dapat mendorong kesadaran kolektif untuk membangun pertahanan nasional secara terpadu. Agar terhindar dari konflik dan perang, NKRI juga harus melakukan kerjasama pertahanan baik yang bersifat prioritas maupun proteksi. Tujuan akhirnya agar kapabilitas pertahanan negara semakin tangguh dan aktivitas ekonomi menjadi lancar.

Leave a Reply

My fav song, 1 s.d 30 September 2014
LL Cool J feat. Jennifer Lopez - Control My Self