Tuesday, April 16, 2013

Peran Hukum Internasional Dalam Ekonomi dan Pertahanan

Dalam pengaturan dan penataan kerjasama ekonomi internasional, hukum internasional telah menunjukkan peranannya yang sangat besar, terutama dalam hubungan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional disebabkan karena adanya perbedaan endowment, produktivitas, human capital, skala ekonomi, dll. Bentuk kerjasama internasional dalam bidang ekonomi biasanya melalui perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional antara lain: memperluas aktivitas suatu negara dalam perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kerjasama perdagangan tersebut harus didasari sikap saling menguntungkan dan saling menghormati berdasarkan prinsip dasar hukum:
  1. Kebebasan berkontrak >> bebas melakukan jenis kontrak yang para pihak sepakati, bebas memilih forum menyelesaikan sengketa, asal tidak bertentangan dengan UU dan kepentingan umum.
  2. Pacta sunt sevananda >> harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atau dengan maksud baik.
  3. Penyelesaian sengketa melalui arbritase

Semakin maraknya perdagangan internasional, membuat fenomena banyak negara yang melakukan kerja sama perdagangan membentuk blok-blok perdagangan (bilateral, regional, multilateral, dll). Karena makin luasnya ruang lingkup perdagangan, menjadi penting untuk menyediakan aturan-aturan untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan praktik-praktik yang merugikan negara lainnya.

Secara payung hukum, perlu dilakukan harmonisasi dan unifikasi hukum. Harmonisasi hukum bertujuan mencari kerseragaman prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada. Sedangkan unifikasi hukum, penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru yang lebih sesuai.

Perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Karena itu, perjanjian perdagangan internasional hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk meratifikasinya. ketika suatu negara telah meratifikasi, maka negara tersebut wajib untuk mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, hukum internasional tergantung kepada subjek hukumnya, yaitu:
  1. Negara: subjek hukum terpenting dalam perdagangan itnernasional >> negara yang memiliki kedaulatan >> bisa membentuk organisasi internasional >> bisa mengadakan perjanjian internasional yang mengatur  transaksi perdagangan.
  2. Organisasi perdagangan interanasional >> melakukan regulasi-regulasi seperti hak cipta, merek dagang, disain industri, paten, HAKI, dst.
  3. Individu >> pelaku utama perdagangan internasional. Apabila individu merasa bahwa hal-hal bidang perdagangannya terganggu, ia dapat meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan-badan peradilan internasional

Namun, kelemahan perdagangan internasional dalam hukum internasional yaitu: hukum perdagangan internasional masih pragmatis dan pesimis >> aturan dalam hukum dagang internasional kurang objektif didalam “memaksakan" negara-negara untuk tunduk pada hukum. Jadi, negara memiliki kekuatan politis dan ekonomi dalam memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya.

Peran Hukum Internasional Dalam Pertahanan
Hukum internasional telah pula berperan dalam program pelucutan senjata (disarmament), terutama dalam hal pengawasan anggaran pertahanan internasional, pengembangan senjata-senjata nuklir, dan perdagangan senjata-senjata konvensional. Kebijakan suatu negara yang dirumuskan dalam aktivitas meningkatkan anggaran pertahanan, mengembangkan senjata nuklir, dan aktif dalam jual beli senjata dapat menimbulkan ancaman (secara langsung atau tidak langsung bagi negara lainnya). Terkait perdagangan senjata, jika suatu negara lemah dalam penegakan hukum dan sistem keamanan kawasan, maka dapat dimanfaatkan oknum tertentu dalam penyelundupan senjata. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat memacu hubungan internasional yang tidak baik, bahkan dapat menimbulkan sengketa.

Jika terjadi sengketa, maka hukum internasional akan berperan dalam upaya penyelesaiannya, misalnya dengan program pelucutan senjata (disarmament). Program tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan-hubungan antara negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. 

Bentuk penyelesaian sengekta dapat dilakukan secara damai maupun secara paksaan. Bentuk penyelesaian sengketa damai antara lain:
  1. Negosiasi >> penyelesaian melalui kesepatakatan atau consensus
  2. Pencarian fakta >> mendirikan sebuah komisi untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti terkait permasalahan
  3. Jasa-jasa baik >> penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga.
  4. Mediasi >> penyelesaian sengketa melalui mediator yang netral


Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa menggunakan kekerasan antara lain:
  1. Perang dan tindakan bersenjata lainnya
  2. Retorsi >> tindakan balas dendam suatu negara, misalnya pemutusan hubungan diplomatik
  3. Tindakan pembalasan atas pelanggaran internasional


Berdasarkan bentuk penyelesaian sengketa yang telah saya uraikan, maka hukum internasional sangat berperan dan berpengaruh terhadap ketertiban internasional. Peran tersebut dibagi menjadi dua, yaitu peran yang telah dan yang akan dijalankan.

Peran yang telah dijalankan:
  1. Menjamin ketertiban internasional >> kekhawatiran banyak negara terhadap bahaya nuklir yang sangat dahsyat menghasilkan kesepakatan untuk membuat hukum internasional yang menjamin ketertiban dan keamanan tiap negara agar terhindar dari bahaya reaktor nuklir >> secara tidak langsung menjadi instrumen agar tiap negara tidak mengembangkan nuklir (taat dan tertib pada hukum internasional). Contoh: polisi dunia, Amerika Serikat sangat keras terhadap negara yang mengembangkan nuklir seperti Iran. USA sempat melakukan tindakan embargo agar Iran tidak melanjutkan proyek nuklirnya, dengan dalih untuk menjaga ketertiban internasional.
  2. Menjamin perdamaian dunia >> meminimalisir terjadinya konflik dengan pembatasan jumlah perdagangan senjata (terutama yang ilegal). Hal ini menjamin dunia terhindar dari perang dan bentuk pelanggaran HAM lainnya.


Peran yang akan dijalankan:
  1. Hukum internasional menjamin keamanan nasional dan eksistensi suatu negara. Jika suatu negara terlibat sengketa dengan negara lainnya, maka akan berdampak kepada hal yang sensitif. Maksudnya jika negara rival meningkatkan anggaran pertahanan, ada kemungkinan negara lainnya juga meningkatkan anggaran pertahanannya karena ada mosi kecurigaan atau merasa terancam >> hukum internasional dapat meminimalisir ancaman tersebut dengan mengakui keberadaan kedua negara tersebut >> maksudnya dengan memastikan tidak ada negara yang terancam dalam artian akan dikuasai oleh negara lain >> Intinya, suatu negara tidak bisa semena-mena menyerang negara lain, walaupun memiliki alutsista yang canggih (karena anggaran pertahanannya tinggi).


Dapat disimpulkan, peran hukum internasional dalam program pelucutan senjata (disarmament) pada prinsipnya berupaya agar hubungan antar negara tidak terdapat sengketa >> jika ada potensi sengketa memberikan rules of the game kepada negara tersebut untuk menyelesaikan sengketa (secara damai atau paksaan) >> namun lebih diutamakan dengan cara damai, tidak dengan kekerasan atau perang.

0 Comment:

Post a Comment

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2019, January)
Christina Aguilera - Fighter