Thursday, August 22, 2013

Aktivitas R&D Pertahanan dan Implikasinya terhadap Kemandirian Industri Pertahanan Nasional

Sumber gambar: okezone.com  http://techno.okezone.com/read/2012/09/03/56/684562/redirect
Pertahanan merupakan syarat mutlak yang harus ada. Pertahanan diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mengantisipasi dan mengatasi gangguan atau ancaman yang membahayakan. Dalam rangka mewujudkan pertahanan negara yang kuat, setidaknya dibutuhkan 2ED, yaitu: (1) kekuatan ekonomi (Economic power); (2) pendidikan (dan sosialisasi semangat bela negara) untuk komponen cadangan (Education for reserve personnel); dan (3) efek gentar untuk negara lain (Deterrent effect).

Faktor ekonomi menjadi indikator penting dalam mewujudkan pertahanan. Perekonomian kuat yang dimiliki developed & emerging country ternyata berkorelasi positif dengan kekuatan militernya (lampiran 1), dengan kekuatan militer yang kuat bisa mencerminkan indikator pertahanan negara yang baik. Kemudian faktor pendidikan untuk SDM kompenen cadangan juga penting. Diharapkan (pada saat damai), dengan pendidikan sesuai spesialisasi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dapat berkontribusi terhadap perekonomian. Namun, jika negara sedang perang, komponen cadangan tersebut siap melakukan aksi bela negara melindungi NKRI. Faktor economic power dan education for reserve personnel merupakan perwujudan dari deterrent effect.

Lebih spesifik, deterrent effect yang dimaksud dalam menunjang pertahanan negara yaitu ketersediaan komponen utama pertahanan (tentara) dan alutsista yang dimiliki. Jumlah tentara di Indonesia hanya 0,178% dari jumlah penduduk atau tiap 1.000 penduduk hanya terdapat 2 tentara (lampiran 2). Sementara itu, keberadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia masih rendah dan lemah . Salah satu faktor penyebabnya adalah anggaran pertahanan yang masih terbatas, hal tersebut penting karena anggaran pertahanan (insentive system) akan berpengaruh terhadap kinerja sektor pertahanan (performance). Kinerja yang belum optimal, lebih lanjut disebabkan oleh belum terwujudnya eksistensi industri pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.

Semua fakta di atas merefleksikan belum adanya perencanaan strategis dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk membangun kekuatan pertahanan. Kemudian persoalannya, apakah UU No.16 Tahun 2012 dapat diimplementasikan dengan baik? Tulisan ini akan mengangkat dan mencari formula untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Tujuannya adalah memaparkan skenario kepada pemerintah untuk perumusan kebijakan pembangunan industri pertahanan. Ruang lingkup dalam tulisan ini akan mencakup tiga substansi, yaitu (1) kebijakan sistem inovasi nasional bidang pertahanan yang harus disusun sebagai suatu konsep percepatan.; (2) bagaimana strategi dan arah kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam membangun industri pertahanan; dan (3) apa saja yang harus menjadi prioritas untuk mencapai kemandirian industri pertahanan.

Alutista Indonesia: Antara Produksi Dalam Negeri dan Impor
Pengadaan alutsista (weapon acquisition) adalah kegiatan mengadakan dengan cara membeli, menyewa, meminjam pakai, memperoleh hibah untuk membina kekuatan pertahanan dan menggunakannya untuk kepentingan pertahanan suatu negara . Di Indonesia, pembangunan alutsista baru dimulai pada tahun 2010. Proses pengadaan dan modernisasi alutsista dapat dilakukan dengan produksi industri pertahanan dalam negeri atau dilakukan secara impor.

Dalam teori PLC (Shenkar & Luo, 2004), dijelaskan bahwa negara yang melakukan inovasi (inovator) biasanya menciptakan inovasi produk dan cenderung melakukan ekspor. Sedangkan negara yang melakukan imitasi (imitator) biasanya harus melalui tahapan learning curve dalam proses produksinya agar skala produksi menjadi efisien.

Jika produksi mencapai tingkat efisien, maka negara tersebut akan bisa mengekspor (termasuk ke negara yang menjadi inovator). Hal ini karena jumlah produk negara imitator pasti sudah lebih banyak dari pada negara inovator, jika kondisi tersebut terjadi maka negara inovator akan meninggalkan produk yang telah diimitasi atau tetap memproduksi barang tersebut untuk dimodifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan statistik trade map tahun 2007 s.d. 2011, dari 10 komoditas yang terkait dengan industri pertahanan hanya tembaga (HS 74) dan nikel (HS 75) yang memiliki trade balance positif (ekspor > impor), tembaga memiliki skor ISP 0,53 dan nikel skor ISP 0,96 . Industri tembaga berada pada tahap growth, sedangkan industri nikel berada pada tahap maturity. Sementara, delapan industri lainnya masuk dalam kategori tahap pengenalan dan subsitusi impor (lampiran 3).

Tahap growth (industri tembaga) ditandai dengan laju pertumbuhan penjualan yang tinggi serta melonjaknya keuntungan. Selama tahap ini perusahaan mencoba dan berusaha menyempurnakan produk, memasuki segmen pasar yang baru, serta sedikit menurunkan harga jual. Kemudian, tahap mature (industri nikel) ditandai dengan melemahnya pertumbuhan penjualan dan mendatarnya keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan strategi inovasi agar bisa memperbaiki laju pertumbuhan penjualan.

Poin penting yang bisa diperoleh dari data di atas adalah bahan baku (raw material) sebagai input pembuatan alutsista masih harus impor. Hal ini menjadi salah satu penyebab kenapa Indonesia hingga sekarang belum dapat membangun kemandirian industri pertahanan. Kendala pelaku industri pertahanan lainnya antara lain: (1) infrastruktur dan investasi jangka panjang juga belum mendukung; (2) belum terdapat learning by doing; dan (3) aktivitas R&D dan inovasi masih minim.

Akselerasi Pembangunan Industri Pertahanan Melalui Sistem Inovasi Nasional
Aktivitas R&D di Kementerian Pertahanan RI bertugas untuk menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan iptek untuk pertahanan negara (Wikipedia, 2012).

Minimnya anggaran pertahanan (jika dibandingkan dengan kebutuhan dan tugas-tugas pertahanan dalam negeri yang kompleks) menyebabkan pemerintah belum mampu untuk memodernisasi alutsista dan mengembangkan kapabilitas pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, alutsista yang saat ini sudah ada harus dipelihara agar usia pakainya (life time) bisa lebih panjang.

Dalam konteks di luar pertahanan, inovasi rendah karena penggunaan teknologi terkait aktivitas R&D termasuk alokasi anggaran untuk R&D masih kurang (BI, Desember 2010). Anggaran riset dan teknologi di dalam negeri sejak 1969 s.d 2001 menurun tajam dari anggaran keseluruhan pemerintah . 

Gambar 2. Kekuatan R&D (Selected Country), 2009
Sumber: OECD 2012, diolah.
Keterangan: [ ∆: Indonesia ][ □ : Thailand ][ X : Malaysia ]

Jika dibandingkan dengan anggaran R&D negara maju yang mengalokasikan 1,7 s.d 3,6 persen dari PDB, persentase anggaran R&D Indonesia masih sangat minim (lampiran 4). Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan porsi dan efisiensi anggaran R&D. Inovasi hampir mustahil tanpa adanya alokasi anggaran untuk aktivitas R&D yang memadai, tidak sekedar ada. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran dan aktivitas R&D mencerminkan dan prasyarat tingkat inovasi baik dalam konteks umum maupun pertahanan.

Menyadari keterbatasan anggaran pertahanan yang dimiliki, maka untuk mencapai MEF, Indonesia harus mendapatkan transfer technology dari negara importir. Setelah itu, melakukan learning by doing dengan aktivitas R&D dan inovasi. Aktivitas tersebut diharapkan dapat (1) memberikan pengaruh pada peningkatan produktivitas SDM; (2) perkembangan teknologi; dan (3) memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peran R&D pertahanan lainnya yaitu dapat menganalisis dan memprediksi tentang fenomena yang mungkin terjadi di masa mendatang (terutama terkait dengan pertahanan) dan dampaknya bagi kelangsungan NKRI. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan kebijakan apa yang harus ditempuh sehingga hasilnya tepat sasaran (efektif dan efisien). 

Prioritas Utama Dalam Membangun Industri Pertahanan
Indonesia sangat memiliki potensi besar (endowment), baik SDA maupun SDM, kedua faktor tersebut merupakan modal bagi bangsa untuk mewujudkan keinginan menjadi negara yang maju dan kuat. Agar dapat lebih terealisasi, harus terdapat prioritas yang tepat dalam tiap tahapan dan dimensi.

Terkait dengan kemandirian industri pertahanan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan prioritas utama, antara lain:
  • Meningkatkan aktivitas R&D dan inovasi pertahanan --> memacu tingkat persaingan diantara industri pertahanan. Saat ini, level persaingan domestik dapat dikatakan rendah, bahkan ada beberapa BUMN pertahanan yang tidak memiliki perusahaan pesaing.
  • Strategi promosi ekspor --> agar memiliki daya saing yang berkesinambungan, tidak akan pernah bisa tercapai jika hanya mengandalkan pasar domestik. Oleh karena itu, pelaku industri pertahanan perlu lebih memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekspor. --> Ekspansi ekspor ke daereah non-tradisional yang potensial, tidak hanya ke negara tujuan ekspor yang tradisional saja.
  • Pengembangan kluster dan aglomerasi --> sebagian besar pemasaran idnustri pertahanan hanya melayani industri hilir di Pulau Jawa saja. Dengan kata lain, hasil produksi domestik belum mampu melayani kebutuhan seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kluster dan aglomerasi untuk memanfaatkan industri-industri komersil yang selama ini telah mampu memasok komponen dalam produk pertahanan.

Strategi Bertahap Untuk Mencapai Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
Membangun industri pertahanan, pada tiap tahapannya memiliki target yang ingin dicapai dan untuk meraihnya diperlukan strategi tertentu. Strategi dibuat untuk mencapai target-target tersebut, agar bisa lanjut ke tahapan yang lebih tinggi.

Strategi yang dirancang sejak awal, harus dipegang dan diterapkan secara konsisten dan tidak boleh melompat. Strategi dan arah kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam membangun industri pertahanan.
Jangka Pendek
  • Meningkatkan kapasitas produksi agar kinerja industri secara keseluruhan lebih maksimal.
  • Memperluas keberadaan jaringan distribusi di lokasi pemasaran yang potensial -->  meliputi sebaran pasar pasar baru dan atau mekanisme jualan baru (misalnya konsinyasi) untuk mendapatkan ceruk pasar baru dan efisiensi distribusi.
Jangka Menengah
  • Mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Salah satu caranya yaitu bekerjasama dengan lembaga riset universitas dan pihak swasta dalam penelitian untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi bahan baku lokal dan membangun pabrik pengolahan bahan baku lokal.
Jangka Panjang
  • Membangun dan terus mengembankan sistem senjata konvesional (pesawat tempur, kapal selam, rudal, dll) dalam skala besar --> merupakan refleksi dari kesinambungan proses produksi industri pertahanan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa semua strategi yang telah dilakukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan belum atau tidak dapat dikatakan berhasil, apabila:
  • Belum memiliki intergrasi vertikal, sehingga tidak terdapat keterkaitan antara industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya, baik kaitan ke depan (forward linkage) atau kaitan ke belakang (backward linkage). --> Industri pertahanan harus melibatkan industri nasional lain, termasuk UKM.
  • Menurunnya kondisi perekonomian domestik dan internasional.
  • Kejahatan politik yang mengganggu pembangunan secara keseluruhan, termasuk sektor pertahanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya permberantasan korupsi, perbaikan birokrasi, penerapan good governance & leadership yang baik.

Kesimpulan
Pertahanan nasional dapat terwujud jika suatu negara memiliki 2ED, (1) Economic power; (2) Education for reserve personnel; dan (3) Deterrent effect. Indonesia masih terkendala dalam kuantitas dan kualitas alutsista yang dimiliki. Pengadaan alutsista sebagian besar masih harus diimpor karena anggaran pertahanan masih terbatas dan belum adanya kemandirian industri pertahanan, terutama dalam aktivitas R&D dan inovasi pertahanan.

Upaya melakukan modernisasi alutsista dalam mencapai target MEF harus didukung oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan porsi dan efisiensi anggaran R&D pertahanan. Tujuan jangka panjangnya, Indonesia dapat melakukan modernsisasi alutsista sambil learning by doing melalui transfer of technology. Dalam proses transfer teknologi diperlukan adanya kemampuan untuk mengembangkan industri pertahanan domestik mulai dari sektor hulu, menengah, dan hilir. Tujuannya diharapkan terjadi rantai produksi alutsista yang kokoh sehingga trade balance industri yang terkait dengan alutsista memiliki ISP yang baik.

Inovasi hampir mustahil tanpa adanya alokasi anggaran untuk aktivitas R&D pertahanan yang memadai (dan tidak sekedar ada). Hal ini karena alokasi anggaran dan aktivitas R&D pertahanan mencerminkan dan prasyarat tingkat inovasi alutsista. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan pengetahuan secara intensif dengan teknologi berbasis industri. Untuk mencapainya perlu diupayakan melalui investasi pendidikan dan R&D pertahanan. SDM yang produktif akan dapat melakukan aktivitas R&D dengan baik, sehingga secara otomatis SDM tersebut unggul secara kualitas.

Aktivitas R&D pertahanan yang optimal diharapkan dapat berfungsi dalam menganalisis prospek permasalahan (vital) yang akan dihadapi pada masa depan, termasuk solusi mengambil kebijakan dalam penyelesaian masalah. Peran terakhir dari aktivitas R&D diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas SDM (pertahanan itu sendiri) dan kemajuan teknologi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertahanan & kemanan nasional.

0 Comment:

Post a Comment

Contact

Contact me:

Facebook: Dedy Arfiansyah

Linkedin: Dedy Arfiansyah

Youtube: @darfians

Twitter: @DArfians

Line: @darfians

Instagram: @darfians

Email: ianomics@gmail.com

Email: dear51@alumni.ui.ac.id

Carousell: https://carousell.com/darfians

Address:

Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan

Work Time:

Monday - Friday, from 10am to 6pm

Phone:

+62 813 177 60 888

My Fav Song (2019, January)
Christina Aguilera - Fighter