RENCANA
melibatkan koperasi dalam penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) membuka
diskusi baru tentang arah penguatan koperasi.
Pada 14 Oktober 2026, Menteri
Koperasi menyampaikan, usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian
Keuangan.
Rincian pelaksanaannya belum
diumumkan. Karena itu, perlu dibedakan apakah koperasi akan menjadi mitra
layanan pembayaran atau menggantikan saluran penerimaan gaji yang selama ini
digunakan pegawai.
Koperasi berpotensi memperluas akses
layanan keuangan, terutama di wilayah dengan fasilitas perbankan terbatas.
Peluang ini sejalan dengan upaya
memperkuat peran koperasi dalam perekonomian.
Namun, bertambahnya transaksi yang
diproses koperasi tidak otomatis menciptakan manfaat ekonomi baru.
Keberhasilan kebijakan perlu dinilai
dari manfaat tambahan bagi penerima gaji dibandingkan dengan biaya dan kualitas
layanan yang sudah tersedia.
Mengukur Nilai Tambah
Pembayaran
Perubahan saluran pembayaran tidak
secara langsung meningkatkan gaji nominal pegawai.
Alokasi belanja gaji pemerintah juga
tidak berubah hanya karena dana disalurkan melalui lembaga berbeda.
Dampaknya bergantung pada perubahan
biaya transaksi, kecepatan, keamanan, dan kemudahan akses dana.
Perbaikan pada aspek tersebut dapat
menghasilkan manfaat ekonomi, sedangkan penurunan kualitas layanan justru
menambah beban penerima.
Pendapatan jasa yang diperoleh
koperasi juga belum tentu mencerminkan manfaat ekonomi tambahan. Sebagian
mungkin hanya menggantikan pendapatan penyedia pembayaran sebelumnya.
Dalam evaluasi kebijakan, konsep
additionality mengukur manfaat tambahan yang dihasilkan suatu intervensi
dibandingkan kondisi tanpa intervensi tersebut.
Dengan demikian, peningkatan
transaksi saja belum cukup menjadi bukti keberhasilan.
Pegawai di wilayah dengan akses
perbankan terbatas berpotensi memperoleh layanan yang lebih dekat. Penghematan
waktu perjalanan dan biaya pencairan merupakan manfaat yang dapat diukur.
Sebaliknya, pegawai yang telah
menikmati layanan transfer cepat dan murah belum tentu memperoleh keuntungan
serupa.
Besarnya manfaat bergantung pada
kondisi awal dan kebutuhan masing-masing penerima.
Penyaluran gaji melalui koperasi
tidak otomatis meningkatkan belanja di desa. Lokasi penerimaan gaji tidak
selalu menentukan tempat pegawai membelanjakan penghasilannya.
Pegawai tetap dapat bertransaksi di
luar wilayah, termasuk melalui platform digital.
Dampak terhadap ekonomi lokal lebih
mungkin muncul jika koperasi mampu memperluas penjualan produk dan jasa
anggotanya.
Di sisi biaya, skema baru dapat
membutuhkan integrasi teknologi, pelatihan petugas, pengawasan, dan penanganan
transaksi gagal.
Seluruh biaya tersebut perlu
dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pegawai dan penyelenggara.
Biaya layanan yang tidak dibebankan
kepada pegawai bukan berarti tidak ada.
Jika ditanggung pemerintah, koperasi,
atau penyedia pembayaran, biaya tersebut tetap perlu diperhitungkan dalam
evaluasi kebijakan.
Pertimbangan lain adalah biaya
peluang (opportunity cost). Sumber daya yang digunakan untuk layanan
penggajian juga dapat dialokasikan untuk memperkuat distribusi produk anggota,
pengadaan bersama, atau tata kelola koperasi.
Karena itu, pilihan kebijakan perlu
dibandingkan berdasarkan manfaat bersihnya. Besarnya volume transaksi saja
tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan.
Peran koperasi dalam proses
penggajian perlu diperjelas. Menyediakan titik layanan melalui kerja sama
dengan penyedia berizin berbeda dari mengelola dana atau menyelenggarakan
transfer secara mandiri. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan operasional
yang berbeda.
Dana gaji yang disalurkan melalui
koperasi tidak otomatis menjadi simpanan atau sumber pembiayaan bagi anggota.
Karena itu, manfaat ekonomi tidak
dapat dihitung seolah seluruh nilai gaji menambah kapasitas pembiayaan
koperasi.
Penggajian menuntut ketepatan waktu,
keamanan dana, dan keandalan layanan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun
2025 mengatur aktivitas, kerja sama, tata kelola, dan manajemen risiko dalam
industri sistem pembayaran.
Dalam setiap skema kemitraan,
tanggung jawab atas keterlambatan, transaksi gagal, dan penanganan pengaduan
harus ditetapkan secara jelas. Kepastian ini penting untuk melindungi hak
pegawai apabila terjadi gangguan pembayaran.
Koperasi Tumbuh karena
Dipilih
Koperasi bertumpu pada prinsip
keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan kemandirian. Prinsip tersebut
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan menempatkan manfaat bagi
anggota sebagai dasar kegiatan usaha.
Penugasan pemerintah dapat membantu
koperasi memperoleh skala transaksi awal. Namun, jaminan pasar tanpa evaluasi
kinerja berisiko mengurangi dorongan untuk menekan biaya dan meningkatkan
kualitas layanan.
Pilihan pengguna dapat mengimbangi
risiko tersebut. Ketika penerima bebas memilih penyedia, koperasi perlu
bersaing melalui ketepatan pembayaran, kemudahan akses, dan kecepatan
penanganan keluhan.
Kedekatan dengan anggota dan
pemahaman kebutuhan lokal menjadi potensi keunggulan koperasi. Keunggulan
tersebut perlu diterjemahkan menjadi layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
Kajian Consultative Group to Assist
the Poor (CGAP) pada 2019 menekankan pentingnya pilihan penerima dan persaingan
antarpenyedia dalam pembayaran pemerintah kepada individu.
Walaupun berfokus pada bantuan
sosial, kajian tersebut juga menyoroti relevansinya bagi sistem penggajian
pegawai pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah
dapat melibatkan koperasi sebagai mitra bank atau penyedia jasa pembayaran
berizin, tanpa mewajibkan pegawai beralih dari saluran penerimaan gaji yang
sudah digunakan.
Di daerah dengan akses perbankan
terbatas, koperasi dapat menyediakan titik layanan tambahan. Sementara itu, di
wilayah dengan jaringan perbankan memadai, koperasi perlu menawarkan keunggulan
layanan agar mampu bersaing.
Skema kemitraan ini sebaiknya diuji
melalui proyek percontohan sukarela di wilayah dengan tingkat akses perbankan
berbeda. Hasilnya perlu dibandingkan dengan kelompok serupa yang tetap
menggunakan saluran sebelumnya untuk mengidentifikasi dampak kebijakan.
Evaluasi perlu mencakup biaya per
pembayaran, ketepatan waktu, transaksi gagal, kemudahan akses, dan kepuasan
penerima.
Manfaat bagi koperasi juga harus
diperhitungkan bersama biaya penyelenggaraan. Keberhasilan tidak cukup diukur
dari besarnya gaji yang disalurkan, tetapi dari manfaat ekonomi bersih yang
dihasilkan.
Jika manfaat bersihnya terbukti,
perluasan layanan dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila tidak memberikan
perbaikan berarti, dukungan pemerintah lebih tepat diarahkan pada kegiatan
usaha koperasi yang memberikan manfaat lebih besar bagi anggota.
Koperasi yang kuat dibangun melalui tata kelola yang baik, daya saing, dan kepercayaan anggota. Keberhasilannya bukan diukur dari besarnya gaji PNS yang disalurkan, melainkan dari manfaat ekonomi yang benar-benar dihasilkan.
Penulis: Dedy Arfiansyah
Editor: Ferril Dennys
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Artikel ini telah tayang di Kolom Kompas pada tanggal 15 Oktober 2026
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
0 Komentar